- Pemerintah Berlakukan Ekspor Satu Pintu untuk Batu Bara hingga Sawit Mulai 1 Juni 2026
- Kabar Duka Nasional: Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Gatot Soebroto
- Terkait Tunggakan Pajak Armada Truk, DLHK Berdalih BPKB Terselip di BPKAD
- PRJ 2026 Segera Dimulai, Lansia, Anak-anak, dan TNI-Polri Bisa Masuk Gratis
- Borobudur Bersiap Sambut Puncak Waisak 2026, Ritual Namaskara hingga Pelepasan Lampion Dimulai
- Melalui Program Robotika untuk Negeri, PRSI Jawa Barat Hadirkan Robotik di Lingkungan Pesantren
- Bagikan 1.400 Paket Daging Kurban untuk Masyarakat, Ini Pesan Ketua DPC PDI Kota Blitar
- Sumsel Bhayangkara Run 2026 Siap Digelar, Angkat Wisata dan Ekonomi Palembang
- BKPSDM Majalengka Melejit! Digitalisasi ASN Dongkrak Peringkat ke 6 Ragional
- Pemkab Barito Utara Serahkan Bantuan Hewan Kurban pada Pawai Tanglong Idul Adha 1447 H
PKS Soroti Perilaku Oknum Keluarga dan Pejabat DJP, Pamer Moge Melukai Rasa Keadilan Masyarakat

Megapolitanpos.com, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyayangkan aksi pamer motor gede dan kendaraan mewah plat palsu hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan keluarga pejabat DJP yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Sayang sekali keluarga atau pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah mudahan ada langkah tegas dari Bu Menteri sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak”, katanya di Komplek Parlemen, Jakarta 27/2/2023.
Anggota komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus tau etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Sudah seharusnya bagi seorang pejabat publik, ruang publiknya makin membesar, sedangkan ruang privatnya makin mengecil .
Baca Lainnya :
- Blok Masela Dikebut, Ateng Sutisna Ingatkan Ancaman Sosial
- Gen Z Majalengka Bersuara di Senayan, Sekolah Rusak Jadi Sorotan
- Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
- Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
- Sorotan Nasional! Ateng Sutisna : DHE SDA Harus Jadi Solusi, Bukan Beban Baru Tata Kelola PSE
"Tak pantas seorang pejabat petantang - petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai keluarga pejabat ini bertindak semena-mena kepada masyarakat", lanjutnya.
Anis mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah plat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada asset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN”, tegasnya.
Wakil ketua BAKN DPR RI ini secara tegas menyinggung integritas pegawai pajak di tengah renemeurasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir yang selalu turun, menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu dievaluasi secara serius.
“Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan integritas dan kinerja DJP khususnya dilihat dari rasio pajak yang selalu turun 10 tahun terakhir tidak menunjukkan prestasi, sedangkan kita tahu betul renemeurasi beliau-beliau ini termasuk yang tertinggi”, ungkapnya.
Legislator perempuan PKS ini menegaskan bahwa masyarakat akan semakin sulit percaya dalam membayar pajak karena tidak sedikit kasus negatif yang terjadi di lingkungan pegawai pajak.
"Sebelum terjadinya kejadian yang viral belakangan ini, masyarakat pun masih banyak yang mempertanyakan integritas aparatur pajak. Karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai pajak", katanya.
"Seharusnya kemenkeu melakukan pengawasan ketat kepada seluruh anggotanya secara tegas", tutupnya.(ASl/Red/MP).
















