MEGAPOLITANPOSCOM, Kota Tangerang,- dinas pendidikan kota Tangerang menolak disebut lemah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap ratusan sekolah dasar yang diduga masih melakukan praktik pungutan liar. 

Helmiati, Kepala bidang pembinaan SD pada dinas pendidikan kota Tangerang kepada wartawan mengaku pihaknya secara berkala dan berkelanjutan terus melakukan pembinaan terhadap ratusan kepala sekolah dasar khususnya negeri. 

"Baik oleh kadis Kabid, kasi maupun oleh pengawas," ungkap Helmiati Rabu (31/8/2022). 

Baca Lainnya :

• H. Iing Misyahudin: Idul Fitri Momentum Sucikan Hati dan Bangkit Bangun Majalengka
• Bupati Majalengka Resmi Lepas Takbir Keliling Sambut Idul Fitri 1447 H
• Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
• Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
• Penghujung Ramadhan, Forwat Gelar Sarasehan Bukber dan Sodaqoh

Meski begitu dirinya mengaku belum bisa memonitor secara  keseluruh sekolah yang disinyalir masih melakukan praktik pungutan liar.  

"Bisa disebutkan sekolah mana yg melakukan pelanggaran, akan segera kami tindak lanjuti," ungkap dia. 

Ditemui terpisah, Hilman Harahap Ketua LSM Barata Provinsi Banten mempertanyakan bentuk pengawasan dan pembinaan seperti apa yang telah dilakukan bidang pembinaan SD dinas pendidikan. 

"Seperti apa, bagaimana dan hasilnya apa ?, karna berdasarkan data yang kita punya masih banyak sekolah dasar negeri yang diduga masih melakukan transaksi," jelas Hilman Saleh Harahap. 

Masih menurutnya, berdasarkan pengakuan dari beberapa kepala sekolah yang berhasil ditemuinya, pembinaan yang disebut - sebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan tersebut disinyalir hanyalah sebuah dalih dari oknum pengawas dan pejabat dinas agar mendapatkan sedikit bagian dari dugaan transaksional disekolah. 

"Banyak kepala sekolah yang mengeluhkan hal itu, dan beberapa diantaranya terang - terangan mengakui bahwa hasil dari dugaan transaksional itu sebagian disinyalir dipergunakan untuk memberi ongkos kepada oknum pengawas dan pejabat yang judulnya melakukan monitoring," ungkap dia. 

Dengan begitu, ia mengaku akan melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum agar kedepan tidak lagi segala bentuk transaksional disekolah. 

"Seperti halnya dikabupaten Tangerang yang sudah mulai dilakukan pemeriksaan, kita juga akan melaporkan Kabid SD dan ratusan kepala sekolah SD dikota Tangerang agar ada efek jera," pungkasnya.(Hendro)