MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Rapat paripurna Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2024 yakni bahas tentang persetujuan rencangan APBD Kab. Blitar di Gedung DPRD Kab Blitar pada Jumat malam, (24/11/2023).Hasil rapat terpaksa ditunda karena tidak quorum. Faktor tersebut disebabkan adanya aksi boikot dari partai perolehan kursi terbanyak.

Hendik Budi Yuantoro salah satu anggota dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan menyampaikan bahwa mewakili dari Fraksi PDI P menganggap rancangan anggaran yang diajukan Pemkab Blitar tidak pro rakyat.

"Fraksi kami melihat masih banyak kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar tidak terakomodir dalam Ranperda tersebut. Kami mendorong agar kepentingan rakyat menjadi prioritas pada anggaran 2024, jangan kepentingan-kepentingan lain yang didahulukan," ujar, Hendik. Sabtu, (25/11/2023).

Baca Lainnya :

• Modus Bantuan Masjid Tipu Warga di Majalengka, 4 Pelaku Ditangkap Kilat!
• Bhayangkara ke-80, Kasus Kekerasan Anak Terungkap di Majalengka
• Polres Majalengka Sikat Jambret, Tangkap Pelaku Hitungan Jam
• Jawaban Bupati Majalengka Soal APBD 2025 : PAD, Pajak, hingga Infrastruktur
• Iing Misbahuddin Soroti 87 Tambang Ilegal, Pajak Majalengka Bocor

Hendik mencontohkan beberapa study kasus belum terakomodirnya kebutuhan rakyat dalam Ranperda APBD 2024. Diantaranya adalah terkait infrastruktur, tidak dianggarkannya pembangunan Pasar Kesamben yang hancur akibat kebakaran tahun 2022 lalu, dan lainnya.

Selain itu, ada pula alokasi anggaran untuk atlet-atlet Kabupaten Blitar melalui anggaran pembinaan KONI, yang dinilai nominal penganggarannya sangat jauh dibawah kebutuhan.

"Kami melihat secara makro, dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas. Seperti infrastruktur,  pembangunan Pasar Kesamben, kepentingan olahraga seperti anggaran pembinaan atlet, dan lain-lain. Kami melihat penganggaran dari Pemkab Blitar masih jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat luas," jelas Hendik.

Sedangkan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib menjelaskan bahwa, Pemkab Blitar hanya menganggarkan Rp 3 Miliyar untuk pembangunan Pasar Kesamben.

Anggaran itu pun akhirnya ditolak dewan lantaran dinilai tidak layak, dan mendesak Pemkab Blitar untuk segera mencari alternatif pendanaan lain untuk pembangunan Pasar Kesamben.

"Pasar Kesamben itu pasar besar, sementara Pemkab hanya menganggarakan Rp 3 Miliyar. Kami tolak, karena tidak akan cukup. Makanya kami minta Pemkab untuk segera cari pendanaan lain, karena itu menyangkut kepentingan banyak orang," terang Mujib.

Sementara untuk dana pembinaan KONI hanya terpasang sekitar Rp 1,5 Miliyar dari total yang diajukan KONI sekitar Rp 13 Miliyar untuk mengkaomodir seluruh cabang olahraga dibawah naungan KONI Kabupaten Blitar.

"Kami minta dinaikan lah, paling tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sekitar Rp 2,5 Miliyar. Memang tidak sebesar yang diminta KONI, karena kita juga punya program-program prioritas lainnya. Kami juga telah mensetujui anggaran untuk reward atlet berprestasi yang telah dijanjikan pihak eksekutif," pungkas Mujib.

Terpisah, Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tonny Andreas mengaku belum mengetahui alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2024. Kendati demikian, dia menekankan agar Pemkab Blitar menepati janjinya untuk memberikan reward pada atlet berprestasi di Porprov Jatim 2023 lalu.

"Ya kalau tidak diberikan kami akan turun ke jalan lagi. Karena para atlet ini sudah mengharumkan nama Kabupaten Blitar. Kita berhasil masuk 8 besar di Porprov Jatim 2023, sesuai target. Jadi saya harap, Pemkab menepati janji memberikan reward," kata Tonny. 

Sebagai informasi, rapat paripurna persetujuan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar tahun 2024, ditunda karena tak memenuhi kuorum. Terlihat, dari 50 anggota dewan, hanya sekitar 12 orang yang hadir dalam rapat itu.

Paripurna yang turut menghadirkan Bupati Blitar Rini Syarifah ini diagendakan pada Jumat 24 November 2023 malam, tepatnya pukul 18.00 WIB. Pantauan media, setelah ditunggu selama 2 jam, kuorum belum juga terpenuhi.

Ketidakhadiran fraksi PDI Perjuangan menjadi hal yang paling mencolok. Pasalnya, hal ini pernah terjadi sebelumnya, pada paripurna persetujuan perubahan APBD tahun 2023 beberapa waktu lalu. (za/mp)