MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (30/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H. Didi Supriadi ini menjadi panggung krusial dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah di tengah tekanan anggaran yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya terkait pengelolaan pajak daerah dan kekurangan volume pekerjaan.

Baca Lainnya :

• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
• 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal

"Seluruh temuan akan diselesaikan sesuai action plan yang telah ditetapkan," tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp 133,845 miliar akan kembali dialokasikan dalam APBD 2026 guna memperkuat struktur pembiayaan daerah.

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, Bupati menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tegas pun disiapkan, mulai dari pembinaan wajib pajak, pencarian objek pajak baru, hingga penertiban sektor pertambangan termasuk yang belum berizin agar tetap memberikan kontribusi terhadap kas daerah.

Sorotan tajam juga mengarah pada lonjakan objek pajak dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang kini meningkat signifikan di desa-desa. Pemerintah memastikan seluruh objek tersebut akan didata dan ditetapkan sebagai basis pajak baru tanpa menaikkan tarif.

Di sektor pembangunan, Pemkab Majalengka mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp  81,8 miliar digelontorkan untuk perbaikan jalan dan jembatan, ditambah alokasi APBD 2026 sebesar Rp 139,9 miliar yang menyasar 284 titik pembangunan.

Sejumlah proyek prioritas pun dikebut, seperti ruas Tonjong-Jatiwangi, Bantarujeg-Malausma, hingga penyelesaian Jembatan Sijurai dan Cimanggu Hilir.

Di sisi lain, Bupati juga menyinggung persoalan krusial ketenagakerjaan. Ia mengungkap adanya praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan, yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kami akan telusuri dan tindak tegas praktik transaksional yang menjadikan pencari kerja sebagai 'sapi perahan', ujarnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Pemkab Majalengka tetap mencatat capaian membanggakan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Selain itu, angka pengangguran berhasil ditekan hingga 3,62 persen di bawah rata-rata nasional menjadi indikator positif di tengah tekanan ekonomi.

Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk dalam menghadapi isu perubahan iklim, pelayanan kesehatan, hingga penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Rapat paripurna ini menjadi penentu langkah strategis berikutnya, sebelum Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 memasuki tahapan pembahasan lanjutan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. ** (Agit)