MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Gelombang penolakan program Nasional Makan Bergisi Gratis (MBG) dan KDPM ( Koperasi Desa Merah Putih. Red ) dengan aksi besar besaran pengunjuk rasa di pusat Ibu Kota Jakarta, mendapat tanggapan Ormas di Blitar Ketua Laskar Swatantio Hani Irawan, di kemukakan kepada media ini Minggu ( 14/06/26 ) melalui konfirmasi nya. 

Menurutnya program strategis nasional MBG dan KDMP, tak harus di bubarkan, namun sebagai bahan kajiannya adalah melakukan pembenahan dan penanganan yang lebih baik dan lebih profesional. 

"Mengapa demikian karena kedua program tersebut telah terbukti  kemanfaatannya pada rakyat menengah kebawah artinya yang menolak program strategis nasional ' adalah "MUSUH RAKYAT ", alasan mendasar karena program tersebut adalah tujuan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang sistemik,"tandasnya.

Baca Lainnya :

• Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan.
• Cegah Gangguan Kamtibmas Babinsa Bersama Komduk Patroli/Siskamling.
• Turidi Susanto Sebut Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Sebagai Wapres Dampingi Prabowo
• Gesuri Mesias Dorong Peran Masyarakat Cegah Judi Online Melalui Program Sanjung Goes to Kampung
• Babinsa Koramil 01/Tgr Dan Koramil /07/Pda Ajak Warga Patroli Wilayah.

Swatantio juga mengemukakan, dari adanya efesiensi anggaran daerah ketika Pemerintah Daerah didalam menjalankan program strategis nasional DIANGGAP tidak ada kendala oleh pemerintah pusat maka akan diglontorkan program program dari pusat yang tidak bisa di cover oleh anggaran daerah dan bahkan bisa lebih dari perencanaan APBD. " Ini artinya kelancaran pelaksanaan program strategis nasional di daerah juga sangat menentukan progres pembangunan daerah secara keseluruhan dan sekali lagi bila ada sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat dan menentang program strategis nasional itu justru menjadi musuh rakyat, mereka cuma haya bisa nyinyir tanpa memberi solusi karena mereka tidak mendapat bagian atau bahkan mereka kaum munafik "penerima manfaat tapi malah jenggong seperti anjing yg sudah makan tapi kurang kenyang", imbuhnya. 

Sejalan dengan program itu, memunculkan opini miring bagi yang merasa kurang bernalar sehat, mempropagandakan kalau Pronas MBG dan KDMP menyengsarakan rakyat dan akan menggelar aksi penolakan terhadap implementasi program MBG dan Koperasi Merah Putih. " Penolakan tersebut dikabarkan berkaitan dengan berbagai persoalan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan program di lapangan. Menurut Swatantio Pronas hanya butuh di sempurnakan tidak di bubarkan, sekali lagi tidak di bubarkan. 

Dari pro dan kontra dilapangan nyatanya progam MBG dan KDMP di Blitar mendapat dukungan keras. Para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama sejumlah supplier yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi dan pelaksanaan program disebut tengah menyiapkan apel bersama sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program strategis nasional tersebut.

Mereka menilai program MBG dan Koperasi Merah Putih telah memberikan dampak ekonomi nyata, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah yang selama ini membutuhkan akses pekerjaan dan perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.

Ketua LSM Lembaga Swadaya Kerakyatan (LASKAR), Swantantio Hani Irawan, menilai program strategis nasional sejatinya perlu terus diperbaiki dalam implementasi, MBG maupun Koperasi Merah Putih telah membuka peluang kerja baru yang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah.

“Program strategis nasional seperti MBG dan KDKMP wajib berbenah, tetapi tidak untuk ditolak. Program ini terbukti memberi manfaat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru secara sistemik bagi masyarakat kecil,” Pungkasnya. ( za/mp )