MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro meluncurkan buku berjudul "Polri Presisi Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society". Buku hasil karyanya itu ia persembahkan untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan sekaligus menyambut hari jadi Bhayangkara ke-77 tahun 2023 yang diperingati setiap 1 Juli.

Ngasiman mengatakan, Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan, menjaga ketertiban umum dan mengayomi masyarakat. Oleh karenanya, Kepolisian dituntut untuk selalu mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. 

"Institusi Kepolisian yang kuat adalah salah satu prasyarat untuk membangun Indonesia Emas di masa mendatang. 1 Juli 2023 Polri memasuki usianya yang ke-77 tahun. HUT Korps Bhayangkara menegaskan perannya dengan Tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas"," kata Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro kepada media saat soft launching buku tersebut, di Jakarta, Jum'at (30/6/2023).

Baca Lainnya :

• PRSI dan PT Angri Pangan Indonesia Maju Teken MoU Dukung Program Robotika untuk Negeri
• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• Hingga Juni 2026 Polda Metro Berhasil Ungkap 3.809 Kasus dan Sita 17,45 Ton Narkotika

Dari tema buku tersebut, lanjut Simon menyampaikan bahwa tantangan besar yang dihadapi Polri di tahun 2023 ini cukup nyata, apalagi menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi serentak 2024. 

"Pertama, maraknya hoax (berita bohong) yang dibungkus dengan politik identitas jelang Pemilu 2024. Kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pasca kasus Ferdy Sambo, tragedi di Stadion Kanjuruhan, dan kasus Teddy Minahasa. Dan ketiga, bagaimana Polri memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan Police 4.0 untuk peningkatan pelayanan masyarakat," papar Simon.

Dia menuturkan, penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri. Apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. 

"Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019," tandas Simon.

Menurut Simon, di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoax dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar. 

Disebut Simon, faktor utama yang menyebabkan politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor lain adalah kecerobohan atau kesengajaan individu atau elit politik tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa. 

“Tapi saya percaya, Polri dalam hal ini telah mengantisipasi dengan berbagai tindakan pencegahan dan pelayanan publik, baik yang bersifat proaktif maupun penerimaan aduan dari masyarakat," ungkapnya.

Dalam pandangan Simon beragam inovasi pelayanan Polri dapat dioptimalkan untuk tujuan antisipasi ini. Sebagai contoh, Polri memiliki program Dumas Presisi (Pengaduan Masyarakat) online, program “Jumat Curhat,” call center 110, SuperApp Presisi Polri dan patroli siber. 

Program-program tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi, menjaring persoalan, membongkar kasus yang muncul, maupun pengaduan lainnya di masyarakat. 

“Sebagai pengamat dan akademisi saya melihat keseriusan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan visi “Polri Presisi” mengembalikan peran dan fungsi Polri di tengah masyarakat,” cetus Simon yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi (ISTA) Al-Kamal Jakarta.

Ditambahkan Simon, buku ‘Polri Presisi, Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society’ ditulis dengan tujuan untuk melihat pengembangan pelayanan kepolisian dan efektifitasnya di tengah masyarakat. Dalam buku ini sekaligus dibahas bagaimana perkembangan Reformasi Polri mulai dari sejarah kepolisian dari zaman kerajaan sampai era reformasi, kebijakan Reformasi Polri, Police 4.0, hingga implementasi operasional visi “Polri Presisi.”

Police 4.0 merupakan program prioritas Kapolri menjadikan SDM Polri yang unggul dan beradaptasi di tengah revolusi industri 4.0 yang identik dengan kemajuan teknologi dan informasi. 

Terbaru sudah muncul tantangan society 5.0. Sebuah konsep kolaborasi antara manusia dan mesin untuk meningkatkan kualitas hidup, memecahkan masalah dan mewujudkan lingkungan yang baik. Sehingga dituntut SDM Polri yang terampil dalam manajemen, perencanaan, programming, pakar keamanan siber, pakar IT dan robotika.

Simon berharap, buku ini dapat memberikan perspektif dan pandangan yang menyeluruh terhadap implementasi “Polri Presisi,” pada bidang organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk penguatan institusi kepolisian dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Selamat HUT Bhayangkara, Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia ke-77 tahun. Semoga seluruh anggota Polri semakin solid, sepenuh hati dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta amanah dalam pengabdian untuk negeri," ucap Simon.(*)