MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam persoalan jalan lintas hauling yang melibatkan aktivitas PT Tamtama Perkasa dan PT Mitra Barito di wilayah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.

Persoalan tersebut disampaikan Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono Takanabe, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Barito Utara di ruang rapat DPRD setempat, Kamis (15/10/2026).

Baca Lainnya :

• Asthara Skyfront City Rampungkan Dua Show Unit Terbaru Allurea Type E.
• Tokoh Masyarakat Lahei Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas dalam Persoalan Jalan Hauling
• Dandim 0510/Tigaraksa Dukung Ketahanan Pangan, Panen Padi Sawah dan Pemberian Bantuan Sarana Pertanian
• Kemenag Kabupaten Tangerang Berikan Pembinaan Guru PAI, Untuk Menbangun Ekosistem Pendidikan Kuat.
• Wamen Ossy Tinjau Langsung Kebakaran Kantah Karawang, Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Layanan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., dan dihadiri Ketua Komisi III H. Tajeri, Parmana Setiawan, Hasrat, S.Ag., serta sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait permasalahan jalan hauling tersebut.

Dalam penyampaiannya, salah satu perwakilan masyarakat, Aryosi Jiono Takanabe  menjelaskan bahwa ruas jalan dari Simpang Kara atau Simpang Lahei menuju Kilometer 9 dan seterusnya merupakan akses penting bagi masyarakat. Jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan, tetapi juga menunjang mobilitas warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Namun, aktivitas pengerukan di bahu kanan dan kiri jalan oleh PT Mitra Barito, dengan lebar sekitar 1,5 meter dan kedalaman kurang lebih satu meter, menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi serta keselamatan pengguna jalan.

Aryosi mengatakan, ketika pengerukan mulai dilakukan di Kilometer 8, dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolsek, Camat, dan Danramil setempat sebelum meminta agar aktivitas pengerukan dan pengangkutan dihentikan sementara.

“Dua tujuan utama kita sesungguhnya, supaya menghindari insiden kecelakaan, baik sesama masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, maupun perusahaan sesama perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut didasarkan pada pengalaman kecelakaan yang pernah terjadi beberapa bulan sebelumnya,

mengakibatkan korban mengalami cacat permanen seumur hidup, meskipun saat kejadian kondisi jalan masih cukup lebar.

Pengalaman tersebut, lanjut Aryosi, menjadi alasan penting mengapa aspek keselamatan perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh pihak yang menggunakan maupun melakukan aktivitas di ruas jalan tersebut.

Ia menegaskan, kedatangan para tokoh masyarakat ke DPRD bukan untuk mencampuri persoalan internal perusahaan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

“Kami tidak mengaitkan dengan adanya konflik yang terjadi antara kedua perusahaan tersebut, itu urusan mereka. Kami berharap PT Tamtama dengan PT Mitra Barito bisa fokus menyelesaikan permasalahan mereka, jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat secara umum,” tegasnya.

DPRD Siapkan Pembahasan Lanjutan

Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Barito Utara menyepakati perlunya pembahasan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan jalan hauling.

Sesuai kesimpulan rapat, DPRD akan menjadwalkan RDP lanjutan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) mendatang dengan mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, PT Mitra Barito, PT Maranti Sambada/Barito Pacific, dan PT Tamtama Perkasa.

Melalui pertemuan lanjutan itu, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya dan mencari jalan keluar atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

Penyelesaian yang memperhatikan aspek keselamatan, kepentingan warga, serta aktivitas perusahaan menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat di Kecamatan Lahei dan sekitarnya.

(Dd)