Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipotong 30 Persen per 8 Oktober, Begini Instruksi Menkeu!
Pemangkasan Anggaran K/L

By Anton 11 Okt 2026, 11:34:24 WIB Megapolitan
Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipotong 30 Persen per 8 Oktober, Begini Instruksi Menkeu!

Keterangan Gambar : Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diwawancarai usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.(Ist)


MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) RI menerbitkan surat edaran terkait instruksi pemangkasan anggaran hingga 30 persen di kementerian dan lembaga (K/L) dari pagu yang belum direalisasikan per 8 Oktober 2026.

Instruksi tersebut berupa Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026.

Melansir laman antaranews, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan atau instruksi surat Menkeu tersebut bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar makin fokus pada pencapaian dan hasil yang direncanakan.

Baca Lainnya :

"Jadi, bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan IV," kata Sudarto, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jum'at (9/10/2026) seperti dikutip antaranews.

Dalam surat edaran itu, Kemenkeu meminta efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan melalui optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas.

Langkah efisiensi itu dijalankan dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan program prioritas.

Di samping efisiensi belanja perjalanan dinas, Kemenkeu juga menginstruksikan K/L untuk menunda belanja pendukung aparatur (non gaji dan layanan dasar) yang belum direalisasikan.

Ketentuan itu berlaku untuk pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan/pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor dan sejenisnya.

Selanjutnya, penghematan anggaran itu diblokir melalui mekanisme automatic adjustment dengan mencantumkan kode 9 pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Sudarto menggarisbawahi pencapaian target prioritas pembangunan tetap menjadi fokus sehingga penajaman belanja tidak boleh mengganggu rencana bagi publik.

"Fokusnya adalah kami mengajak seluruh kementerian/lembaga makin fokus untuk pencapaian target-target yang sudah direncanakan," ujarnya.(***)




  • Jelang Nataru KAI Daop 1 Jakarta Catat 142.203 Tiket Terjual

    🕔17:07:07, 16 Nov 2026
  • PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional

    🕔21:20:34, 10 Nov 2026
  • Momentum Hari Pahlawan: Gus Radit Ajak Masyarakat Jaga Persatuan, PBM Siap Berkontribusi untuk Stabilitas Bangsa

    🕔07:40:53, 10 Nov 2026
  • Pemerintah Beri Diskon 30 Persen Tiket KAI Menjelang Libur Akhir Tahun

    🕔19:44:49, 08 Nov 2026
  • BGN Klaim Kembalikan Anggaran MBG hingga Rp 44 Triliun ke Kas Negara

    🕔14:20:06, 29 Okt 2026