- Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum
- Pastikan Wilayah Aman, Babinsa Dan Komduk Terus Aktif Laksanakan Patroli Malam.
- Kakanwil Kemenag Banten Dorong Konsolidasi Zakat yang Efektif dan Berdampak.
- Dispendukcapil Kota Blitar 2027 Jemput Bola IKD Perkuat Layanan Adminduk Digital: SIPAK,WADUK SAE.
- Demokrat Minta Belanja Operasional Birokrasi Lebih Efisien, Anggaran Pembangunan Masyarakat Diperbesar
- Infrastruktur, Pertanian dan UMKM Jadi Perhatian Demokrat dalam APBD Barito Utara 2027
- Demokrat Dorong Optimalisasi PAD Barito Utara, Pajak dan Retribusi Jangan Bebani Masyarakat
- Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD 2027, Patih Herman Sampaikan Tiga Catatan Penting
- Puskesmas Rawat Inap Diminta Penuhi Standar, PDI Perjuangan Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan
- Air Bersih dan Jalan Penghubung Antardesa Jadi Sorotan PDI Perjuangan dalam APBD 2027
Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipotong 30 Persen per 8 Oktober, Begini Instruksi Menkeu!
Pemangkasan Anggaran K/L

Keterangan Gambar : Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diwawancarai usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.(Ist)
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) RI menerbitkan surat edaran terkait instruksi pemangkasan anggaran hingga 30 persen di kementerian dan lembaga (K/L) dari pagu yang belum direalisasikan per 8 Oktober 2026.
Instruksi tersebut berupa Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026.
Melansir laman antaranews, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan atau instruksi surat Menkeu tersebut bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar makin fokus pada pencapaian dan hasil yang direncanakan.
Baca Lainnya :
- Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum
- Pastikan Wilayah Aman, Babinsa Dan Komduk Terus Aktif Laksanakan Patroli Malam.
- Kakanwil Kemenag Banten Dorong Konsolidasi Zakat yang Efektif dan Berdampak.
- Dispendukcapil Kota Blitar 2027 Jemput Bola IKD Perkuat Layanan Adminduk Digital: SIPAK,WADUK SAE.
- Demokrat Minta Belanja Operasional Birokrasi Lebih Efisien, Anggaran Pembangunan Masyarakat Diperbesar
"Jadi, bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan IV," kata Sudarto, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jum'at (9/10/2026) seperti dikutip antaranews.
Dalam surat edaran itu, Kemenkeu meminta efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan melalui optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas.
Langkah efisiensi itu dijalankan dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan program prioritas.
Di samping efisiensi belanja perjalanan dinas, Kemenkeu juga menginstruksikan K/L untuk menunda belanja pendukung aparatur (non gaji dan layanan dasar) yang belum direalisasikan.
Ketentuan itu berlaku untuk pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan/pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor dan sejenisnya.
Selanjutnya, penghematan anggaran itu diblokir melalui mekanisme automatic adjustment dengan mencantumkan kode 9 pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Sudarto menggarisbawahi pencapaian target prioritas pembangunan tetap menjadi fokus sehingga penajaman belanja tidak boleh mengganggu rencana bagi publik.
"Fokusnya adalah kami mengajak seluruh kementerian/lembaga makin fokus untuk pencapaian target-target yang sudah direncanakan," ujarnya.(***)



.jpg)












