MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Sejumlah sumber internal Kementerian Pertanian (Kementan) dan beberapa pengamat media senior akhirnya angkat bicara terkait dugaan akar serangan intens sebuah majalah investigasi nasional terhadap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sejak kembali menjabat.

Menurut seorang sumber senior di lingkungan Kementan, persoalan bermula dari proposal kerja sama media berbayar yang pernah diajukan pada periode 2019–2023.

 “Faktanya, dulu pernah diajukan proposal kerja sama bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun. Isinya mencakup iklan resmi, advertorial, liputan khusus, hingga jaminan pemberitaan positif,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Wakil I dan Ketua BK DPRD Kota Bogor, Teruskan Aspirasi Masyarakat Kota Bogor ke Pusat
• Guntur Wahono : Car Free Day Blitar Wujudkan Pola Hidup Sehat dan Mengatrol UMKam
• Natal Nasional 2025 Diadakan dengan Kesederhanaan: Donasi Murni Masyarakat Dialirkan untuk Korban Bencana, Pendidikan, dan Pembangunan Gereja
• Menkop Apresiasi KKMP Tukangkayu Kembangkan Produk Unggulan
• H. Nurul Anwar, Anggota DPRD Barito Utara: Kebijakan Parkir Gratis di Rumah Sakit Adalah Tindakan Nyata Membantu Masyarakat

Ia mengklaim bahwa sejak Andi Amran Sulaiman kembali memimpin Kementan pada Oktober 2024, seluruh proposal tersebut ditolak total.

 “Sejak penolakan itu, media tersebut berubah drastis. Serangannya makin intens dan sistematis,” tambahnya.

Pengamat Media: Bukan Lagi Kritik, Tapi Serangan Terstruktur

Seorang pengamat media senior yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam industri ini menilai, dinamika tersebut sudah lama menjadi perbincangan di kalangan praktisi.

 “Kalau proposal besar ditolak, wajar kalau ada yang tidak senang. Tapi menjadikan itu alasan untuk menyerang pribadi dan kebijakan negara secara terus-menerus? Itu sudah melewati batas kewajaran kritik,” ujarnya.

Ia menilai pola pemberitaan media tersebut tidak mencerminkan praktik jurnalistik yang berimbang.

Pengamat itu mencontohkan sejumlah program pro-petani yang diberi narasi negatif secara berlebihan, di antaranya:

Pompanisasi gratis untuk ratusan ribu hektare sawah diberi label “pemborosan”.

Penambahan pupuk subsidi hingga 9,5 juta ton dip framing sebagai rawan penyimpangan.

Optimalisasi lahan dan food estate disebut bencana, padahal lahan sebelumnya terbengkalai.

Bantuan benih unggul dan alsintan gratis dinarasikan sebagai pemborosan anggaran.

 “Setiap program yang langsung dirasakan petani kecil selalu dibongkar habis, meskipun data menunjukkan produksi naik, harga gabah stabil di atas HPP, dan inflasi pangan terkendali,” jelasnya.

Artikel-Artikel yang Dinilai Tendensius

Sumber Kementan menunjukkan sejumlah publikasi dari media tersebut yang dianggap sebagai bagian dari serangan terencana, di antaranya:

 “Poles-poles Beras Busuk” (16 Mei 2025) – menuding cadangan beras nasional berkualitas buruk.

 “Gegeran Pangan di Bawah Amran Sulaiman” – menggambarkan pompanisasi sebagai bencana.

 “Populisme Pertanian Amran Sulaiman” – menyerang pribadi menteri dengan melabelinya populis.

 “Polanya jelas: data dipotong, konteks dibuang, kekurangan kecil dibesarkan, lalu diberikan judul provokatif,” tegas sang pengamat.

Kementan Tegaskan Tak Pernah Membayar Media Tersebut

Sumber lain dari internal Kementan menegaskan bahwa kementerian tidak pernah melakukan pembayaran apa pun kepada media tersebut, baik dahulu maupun sekarang.

 “Seluruh kegiatan komunikasi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Justru karena tidak diberi ruang anggaran, pemberitaan mereka menjadi semakin keras,” ujarnya.

Penutup: Publik Dinilai Kian Memahami Polanya

Di akhir perbincangan, pengamat senior tersebut menyampaikan keprihatinannya.

 “Dulu media ini sering mengklaim sebagai penjaga demokrasi. Tapi sekarang, setiap kebijakan yang membuat petani tersenyum—pompa gratis, pupuk murah, benih bagus—justru dijadikan bahan serangan,” katanya pelan.

Ia menambahkan, berbagai pihak kini mulai menilai bahwa yang dipertahankan bukan lagi idealisme redaksi, melainkan kepentingan tertentu.

 “Dan harga yang harus dibayar petani akibat pola pemberitaan seperti itu terlalu mahal,” tutupnya.(Reporter ' Achmad Sholeh Alek).