MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam, Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menerima audiensi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-kabupaten setempat. Kamis, (05/02/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majalengka.

Fokus utama diskusi adalah peran strategis mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, termasuk pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman seperti banjir, longsor, serta angin kencang yang kerap melanda wilayah Jawa Barat.

Baca Lainnya :

• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, menegaskan bahwa mahasiswa bukan sekadar penyampai kritik, melainkan mitra pembangunan yang vital.

"Mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen edukasi dan penggerak kesadaran publik. Semangat akademis mereka dikombinasikan dengan energi lapangan menjadi kekuatan tambahan bagi kami untuk membangun Majalengka yang lebih tangguh menghadapi bencana," ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan kerjasama berkelanjutan antara elemen mahasiswa, dewan legislatif daerah, dan BPBD.

Upaya bersama tersebut dianggap krusial mengingat Majalengka sering dilanda cuaca ekstrem, seperti banjir dan longsor yang baru-baru ini menimpa ratusan rumah serta lahan pertanian di awal 2026.

Inisiatif ini mencerminkan tren positif di daerah-daerah rawan bencana di Indonesia, di mana generasi muda melalui organisasi kampus semakin aktif terlibat dalam program pencegahan dan edukasi bencana, sejalan dengan arahan nasional untuk memperkuat budaya siaga bencana di tingkat masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi kabupaten/kota lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi. **(Agit)