Breaking News
- PWI Majalengka Menggema, Doa untuk 8 Orang Hilang di Krakatau
- Kodim 0506/Tgr Deteksi Dini Keamanan Dengan Patroli Pos Ronda.
- IKA Trisakti Hadirkan Trisakti Peduli, Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana
- Koramil 01/Teluknaga Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau Panjang.
- Koramil 04/Ciledug Turun Tangan, Pasar Lembang Dibersihkan dari Sampah.
- Gabungan Wartawan Bersatu dalam Doa, KWP Gelar Doa Bersama di Kompleks DPR/MPR RI
- Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas UMKM Aceh Terdampak Bencana
- Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Jadi Kanal Baru Pemulihan Usaha Pascabencana
- Maulid Nabi Muhammad SAW, Bupati Barito Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial
- Menkop Ferry Tegaskan Koperasi Jadi Tiang Utama Ekonomi Daerah
LSM Portas Minta Tindakan Tegas Satpol PP, Tower BTS Tak Berijin

MEGAPOLITANPOSCOM,Kota Tangerang - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Portas meminta pihak Satpol PP Kota Tangerang meminta tindakan tegas kepada Tower yang tak berijin, seperti halnya Tower BTS di wilayah RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru (PGB), Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang yang diduga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan Tower BTS berdiri dan dikerjakan oleh PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk (PT IBS, tbk) yang diduga belum miliki Rekomendasi PUPR Tata Ruang serta Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang. Sementara, lemilik lahan yang enggan menyebutkan namanya, membenarkan tower BTS tersebut berdiri di lahan tanah di atas miliknya. "Tanah milik orang tua saya.Lah emang ini dari mana. Ngapain sich nganggu aja, orang mau usaha dicari kesalahan. Mau punya izin atau tidak bukan urusan loe, terserah dialah ," Cetusnya saat di komfirmasi oleh Media. Hilman Santosa Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Poros Tangerang Solid (Portas), Sabtu (08/01/2022) Menjelaskan, Berdirinya tower Smatfren di Kelurahan Poris Gaga Baru diduga belum miliki izin, terkait rekomendasi PUPR Tata Ruang dan Kominfo Kota Tangerang, izin tersebut yang harus dimiliki PT IBS Tbk sebagai pelaksana pembangun Tower. "Sistem pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Online Single Submission (OSS) harus di miliki, Izin Warga (IW) dan Rekomendasi PUPR Tata Ruang, jangan dijadikan landasan sebagai izin untuk membangun tower. Persyaratan Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT) dan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) bukan bagian dari Izin yang Sah, karena tidak sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (BG)," katanya. Lanjut Hilman menambahkan, Pemilik bangunan (PT. IBS, Tbk,) diduga belum melakukan proses Syarat dan mengajukan Izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, artinya bangunan tersebut Ilegal. "Kita akan Surati Walikota Tangerang agar perintahkan Satpol PP Kota Tangerang untuk disegel atau dilarang berdiri bangunan tower tersebut selama pihak Provider belum menunjukan keabsahan izinnya, apabila hanya di stop untuk kerjaan bisa saja meraka kucing - kucingan membangun secara diam-diam. Harus ada tindakan tegas di lokasi oleh aparat Gakumda Satpol PP Kota Tangerang. Agar pihak tower BTS harus melaksanakan syarat proses izin dulu,” Imbuhnya. Kendati, pihak Provider telah melakukan proses kata Hilaman, akan tetapi belum miliki izin PBG jelas telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 9 Tahun 2017 Jo Peraturan Walikota (Perwal) nomor 32 tahun 2017, tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, harus ada ketegasan dalam penindakan. Hasil pantauan di lapangan dan sampai berita ini di tayang, belum ada Kutipan resmi dari pihak terkait dan tindakan tegas penyegelan terhadap pembangunan BTS tersebut, (Red / KJK)







.jpg)







