MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa sebanyak 11 juta tenaga kerja terserap berkat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2025.

“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” ujar Menteri Maman dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang digelar oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Maman, hingga 23 Oktober 2025, Kementerian UMKM telah menyalurkan KUR sebesar Rp220 triliun dari plafon Rp300 triliun kepada lebih dari 3,75 juta debitur. Program ini diprioritaskan untuk sektor-sektor produktif agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Baca Lainnya :

• Menteri UMKM: Penindakan Impor Ilegal Perkuat Perlindungan dan Daya Saing UMKM
• Kementerian UMKM Gandeng BP Batam dan BRI Perkuat UMKM di Ekosistem Industri
• Kementerian UMKM Raih Predikat Kualitas Tertinggi Ombudsman RI 2025
• Kementerian UMKM dan IKPI Berkolaborasi Hadirkan Pendampingan Pajak bagi UMKM
• BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI, Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap penerima KUR mempekerjakan rata-rata dua hingga tiga orang tenaga kerja. Dengan demikian, jutaan debitur penerima KUR tahun ini telah membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 11 juta orang di seluruh Indonesia.

“Hingga 23 Oktober, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kami optimistis angka ini akan menembus 61–62 persen pada akhir Desember 2025,” jelas Maman.

SAPA UMKM dan Kartu Usaha: Langkah Baru Dorong Daya Saing

Sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha, Kementerian UMKM akan segera meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha.

SAPA UMKM dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun sektor nonpemerintah.

Melalui platform tersebut, pengusaha yang terdaftar akan menerima Kartu Usaha yang berfungsi sebagai identitas resmi untuk memperoleh fasilitas, pelatihan, dan insentif usaha.

Selain itu, Kementerian UMKM juga menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, yang menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memberikan legalitas dan sertifikasi bagi pengusaha mikro di berbagai daerah.

Dukungan Pemerintah dan Target Penghapusan Kemiskinan

Pemerintah juga terus mendorong kebijakan alokasi 30 persen infrastruktur publik sebagai area komersial bagi UMKM. Saat ini, sebanyak 392 unit infrastruktur publik seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah ditempati oleh sekitar 6.400 pelaku UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian UMKM dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Setiap kementerian dan pemerintah daerah harus aktif mendorong program yang membuka lapangan kerja serta memperkuat UMKM. Ini bagian penting dari upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029,” tegas Cak Imin.

Ia menambahkan, “Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian agar terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri.”.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).