- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
- Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
Pemkab Barito Utara Ikuti Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah

MEGAPOLITANPOS.COM- Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mengikuti kegiatan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan substansi produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan.
Baca Lainnya :
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, M. Iman Topik, menyampaikan bahwa harmonisasi produk hukum merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan harmonisasi ini diharapkan setiap rancangan produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga implementasinya dapat mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara optimal,” ujarnya.
Adapun agenda harmonisasi meliputi dua rancangan produk hukum daerah, yakni Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui proses harmonisasi tersebut dapat tercipta regulasi yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah.
(Dd)












1.jpg)




