MEGAPOLITANPOS.COM: Tuan Guru Dedi Hermanto, Ketua Umum PB, Formula (Forum Ulama dan Aktivis Islam) mendukung keputusan pernyataan, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh yang mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk Amerika Serikat (AS) yang tidak halal. Hal ini menanggapi kabar adanya kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), salah satunya,  produk AS yang masuk Indonesia tidak perlu sertifikasi halal.

" PB. Formula sebagai salah satu Dewan Pertimbangan MUI Pusat ,memberikan apresiasi dan mendukung statmen dari Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, untuk menghindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal, ini memang ranahnya ulama untuk menjaga umat" Kata Ketum PB. Formula Dedi Hermanto di Jakarta

" Kami juga mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mendengar nasehat dari ulama yang lurus, pentingnya kedaulatan umat Islam untuk mengetehui kehalalan suatu produk yang akan mereka gunakan, apalagi menyangkut makanan olahan atau produk kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam di Indonesia" tambah pengusaha ekspor import ini

Baca Lainnya :

• Mahasiswa Unhas dan Pemkab Bone Perkuat Sinergi melalui Bakti Sosial dan Audiensi Program Pemberdayaan
• Kontes Sapi dan Expo Skala Nasional Piala Bupati Blitar Sukses Tanpa APBD
• Dari Perkebunan ke Energi Bersih, PTPN I Dorong Bioenergi Menuju Net Zero Emission
• Dandim 0808/Blitar Rotasi Personel Pindah Satuan, Mutasi Pembinaan Karier Prajurit
• Harlah ke 25, DPC Demokrat Kabupaten Blitar Pelopori Gerakan Indonesia Asri di Pantai Pasur

" Menurut kami sudah sangat tepat, MUI Pusat sebagai garda terdepan dalam melindungi hak konsumen masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, untuk tidak menggunakan produk luar negeri yang belum bersertifikat halal baik itu dari Amerika Serikat, Cina maupun negara lainnya" tegas Ketum PB. Formula 

Sebelumnya berita yang dikutip dari MUI Digital, Prof Ni'am mengingatkan secara tegas kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar dan atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, termasuk oleh pemerintah AS. Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.