MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Publik Kota Blitar akhir-akhir ini disuguhi tontonan yang dinilai cukup ganjil. Sebuah "drama kepemimpinan" kian kerap dipertontonkan di ruang publik, memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, apakah langkah yang diambil ini murni upaya efisiensi, atau sekadar menjadi panggung pencitraan semata?

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya, Prawoto Sadewo, menyoroti dinamika yang terjadi antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba. Dua pucuk pimpinan ini tampil dengan gaya yang berbeda dalam upaya yang diklaim sebagai bentuk efisiensi atau kepedulian sosial.

Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin memilih bersepeda menuju kantor dengan narasi utama efisiensi. Di sisi lain, Elim Tyu Samba tampil dengan gaya berbeda, menumpang becak listrik dengan dalih memberdayakan para pengemudi becak penerima bantuan dari pemerintah pusat.

Baca Lainnya :

• Diduga Kawatir Didemo Pengurus KONI, Wali Kota Blitar Menyelinap Kabur
• Kepala Desa Sumberjo Ajarkan Generasi Muda Produktif Kreatif Apa Kiatnya
• BEN Carnival 5 Kota Blitar Potret Kebhinekaan Adat Budaya 37 Provinsi Tampil Memukau
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan

"Persoalan ini menjadi sorotan karena sekilas terlihat sederhana dan simpatik. Namun di tengah riuhnya pemberitaan dan perbincangan di media sosial, publik mulai kritis. Apakah ini benar-benar upaya nyata, atau hanya sekadar pencitraan?" kata Prawoto, Kamis (9/4/2026).

Masyarakat Minta Solusi Nyata, Bukan Gestur Masyarakat dinilai bukan lagi penonton pasif. Mereka dianggap cerdas membaca simbol dan peka terhadap substansi kebijakan. Publik menegaskan, yang dibutuhkan bukan sekadar gestur sederhana yang dikemas secara dramatis, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung pada keseharian.

Saat ini, masih banyak persoalan mendasar di Kota Blitar yang menunggu penyelesaian serius. Mulai dari nasib tenaga outsourcing, peluang kerja yang kian sempit, kualitas pelayanan kesehatan, hingga tata kelola rumah sakit yang belum ideal.

Belum lagi isu di sektor pendidikan yang masih dibayangi potensi pungutan liar, serta persoalan infrastruktur seperti proyek jembatan di Jalan Gotong Royong yang hingga kini mangkrak tanpa kejelasan waktu penyelesaian.

"Dalam kondisi seperti ini, publik berharap kehadiran pemimpin bukan hanya simbolik. Kepemimpinan seharusnya menghadirkan arah, ketegasan, dan konsistensi pelayanan," tegas Prawoto.

Efisiensi Harus Utuh, Bukan Sekadar Gaya Menurut wartawan senior Memorandum ini, efisiensi memang penting, namun harus diletakkan dalam kerangka yang utuh. 

"Bukan hanya soal mengurangi penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga menyentuh keseluruhan belanja operasional yang bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak," tandas Prawoto.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah disediakan untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja. Jika penggunaan simbol efisiensi justru berpotensi menghambat kinerja pelayanan publik, maka esensinya patut dipertanyakan.

"Berangkat ke kantor dengan sepeda atau becak bukanlah masalah, selama dilakukan secara proporsional, misalnya dalam momen tertentu. Namun jika dilakukan secara rutin dan dipertontonkan secara berlebihan, maka publik wajar menilai hal itu sebagai bagian dari pencitraan," tambahnya.

Yang lebih penting dari gaya tampil adalah realisasi janji politik. Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan, namun jika 40 persen saja janji kampanye terealisasi dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesungguhan.

"Kota Blitar tidak membutuhkan pemimpin yang berlomba menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja dalam senyap namun terasa dampaknya. Bukan yang sibuk membangun citra, tetapi yang fokus membangun kota," tegas Prawoto.

Ketidakharmonisan yang tersirat di antara kedua pemimpin ini pun menjadi catatan tersendiri. Publik berharap keduanya dapat kembali berjalan seiring, meninggalkan ego dan panggung masing-masing demi satu tujuan: pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, tetapi bagaimana mampu menyelesaikan persoalan nyata di belakang layar. Sudah saatnya energi difokuskan bukan untuk saling mengungguli dalam pencitraan, melainkan untuk berkolaborasi membangun Kota Blitar yang bermartabat, berdaulat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat," pungkas Ketua SMSI Blitar Raya. ( za/mp )