MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengumumkan jumlah Pendaftaran Program Government to Government (G to G) Korea Selatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pasalnya, tahun ini (2024) BP2MI mendapatkan rekor baru yakni mencapai 62 ribu lebih pendaftar. 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, rekor baru tersebut merupakan hasil upaya dan bentuk komitmen BP2MI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Diungkap Benny, pihaknya bekerjasama dengan lembaga perbankan plat merah BNI (Bank Negara Indonesia) untuk memberikan pelayanan terbaik itu.

"Kami (BP2MI) bekerjasama dengan BNI melalui syarat resmi pendaftaran. Calon PMI harus mempunyai rekening taplus PMI G to G. Hal ini tentu sesuatu yang baik karena ada 62.300 nasabah baru BNI melalui pembukaan rekening taplus G to G," kata Benny di Kantor Pusat BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin sore (26/2/2024).

Baca Lainnya :

• SMKN 3 Jakarta Bekali Siswa Public Speaking dan Event Management Lewat Program Guru Tamu
• 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
• KPUD Jakarta Rilis Jumlah Pemilih Menjadi 8.239.242 di Semester II 2025
• Program MBG Kembali Disorot Usai Mobil Pengangkut Makanan Tabrak Siswa SD
• Bank Jakarta Telah Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah, Tegaskan Siap Jika Dipercaya Lagi

Menurut Benny, kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan remitansi dan pembayaran asuransi bagi para pekerja Indonesia yang bekerja di Negeri Ginseng itu. Soalnya, banyak dana pekerja migran di Korea Selatan yang telah purna tugas (PMI) tak bisa dicairkan karena berbagai alasan.

"Saya selalu mengatakan bahwa ini merupakan komitmen kami memberikan kemudahan kepada PMI karena melalui BNI Taplus ini PMI akan mendapatkan beberapa kemudahan," tambahnya. 

Selain itu, Benny juga mengungkapkan, adanya permasalahan dana milik PMI purna yang mengendap di Korea Selatan yang akan menjadi perhatian BP2MI.

Menyoroti masalah dana ini, BP2MI berharap melalui kerjasama dengan BNI dapat menjadi solusi untuk pencairan dana bagi tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke Tanah Air atau PMI purna.

"Saya baru mendapatkan informasi setelah kunjungan direktur ke Korea, ternyata di sana ada dana-dana PMI yang tidak bisa dicairkan. Jumlahnya miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah," ujarnya.(*/Anton)