MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda), Lembaga Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Lembaga lainnya, di Aula KH. Abdurahman Wahid kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam sambutannya mengapresiasi sikap Pemda yang dinilai pro pada kepentingan warganya.

Baca Lainnya :

• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• Hingga Juni 2026 Polda Metro Berhasil Ungkap 3.809 Kasus dan Sita 17,45 Ton Narkotika
• LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor
• Ribuan Relawan MBG Tasikmalaya Turun ke Jalan, Tegaskan Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis

"Luar biasa hari ini, sangat banyak penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah. Ini bertanda baik, bahwa sosialisasi yang kami lakukan mendapat respon yang baik dari daerah. Termasuk Bapak, Ibu pimpinan Lembaga Kesehatan, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga lainnya yang melakukan MoU hari ini. Saya berharap penguatan kerja kolaborasi terus dapat melindungi pekerja migran Indonesia, dan dapat mendorong kesejahteraan bagi mereka Pahlawan Devisa," kata Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga mengungkapkan kejamnya perilaku sindikat yang mengorbankan nasib anak-anak bangsa. Benny mengajak pemerintah daerah, serta pihak yang menandatangani kerja sama untuk menjalankan kesepakatan tersebut demi melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif.

"Begitu berbahayanya dunia penempatan yang dikendalikan sindikat di negara ini. Tadi telah kami putarkan video yang memperlihatkan dua potret pekerja migran Indonesia. Yang satunya mereka yang bekerja resmi, dan satunya diberangkatkan secara ilegal. Mari kita kuatkan sinergi untuk mencegah agar tidak terjadi penempatan ilegal pekerja migran Indonesia yang dimulai dari hulu. Pemerintah daerah memang harus bekerja aktif disini," cetus Benny.

Benny juga membeberkan terkait perbedaan kemudahan calon pekerja migran Indonesia di eranya dengan era-era sebelumnya. Sekarang, kata Benny, masyarakat tak perlu risau dengan mahalnya pembiayaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Karena negara hadir memberikan solusi atas tersebut. Sehingga, ia juga meminta Pemda cukup menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Pemerintah daerah cukup menyiapkan saja SDM unggulan untuk kita tempatkan ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia yang benar-benar handal. Memiliki skill, bukan seperti sebelumnya dimana calon pekerja migran Indonesia harus dibebankan biaya dengan memberikan pinjaman yang disediakan rentenir. Sekarang tidak seperti itu lagi. Cukup KTP, tak ada yang harus dijaminkan dari calon pekerja migran Indonesia. Di mana pemerintah melalui BP2MI telah menyediakan fasilitas KTA dan KUR," ujar Benny.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mewakili para kepala daerah yang hadir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BP2MI atas kerja sama yang dirintis. Menurutnya berbagai perubahan penempatan pekerja migran Indonesia telah dilakukan, yang perubahan itu cukup terlibat. Apa yang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman ini disebutnya sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada rakyatnya.

"Ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan upaya ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia. Penempatan dan pelindungan harus diseriusi, termasuk peran pemerintah baik itu disaat, sebelum dan sesudah penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk kami informasikan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Banjar terdiri dari 58 orang, mereka bekerja secara resmi," tutur Saidi Mansyur dalam sambutannya.

Sebagai informasi, belasan Pemda dan sejumlah Lembaga Pendidikan serta lembaga lain menandatangani MoU dengan BP2MI diantaranya, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banjar, Kabupaten OKU Selatan, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten OKU, Kabupaten Purworejo, Kota Pekanbaru, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Brebes, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten OKU Timur.

Universitas Muhammadiyah Mahakarya, Poltekkes Kemenkes Palembang, STIKes Intan Martapura, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, STIKes Piala Sakti Pariaman, Universitas Al Irsyad Cilacap, Universitas Aisyiyah Surakarta, Politeknik Insan Husada Surakarta, Universitas Kusuma Husada Surakarta, Yayasan Amanah Makassar, Poltekkes Kemenkes Palu, Universitas Mandala Waluya, IKT Buton Raya, Universitas dr. Soebandi, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.(*)