MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pembiayaan dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM, khususnya yang dipimpin oleh perempuan. 

Sesmen UMKM dalam kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), yang tahun ini berfokus pada pemberian bantuan modal kepada pelaku usaha perempuan, di Jakarta, Kamis (22/5), mengatakan 64,5 persen pengusaha UMKM adalah perempuan.

“Ini membuktikan bahwa perempuan adalah fondasi penting dalam perekonomian nasional,” kata Sesmen UMKM.

Baca Lainnya :

• Monas Jadi Pusat Pesta Rakyat 17 Agustus 2026, 300 Ribu Kaus dan Jutaan Porsi Kuliner Dibagikan
• Kementerian UMKM Luncurkan Arah Baru Kewirausahaan, Fokus Naik Kelas dan Daya Saing Global
• Kementerian UMKM Optimistis Petani Lebih Sejahtera Lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani
• Pemerintah Tetapkan Pengemudi Ojol Roda Dua sebagai UMKM
• Transformasi Digital UMKM Dipercepat, Kementerian UMKM Integrasikan Layanan Lewat SAPA UMKM

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PPLIPI atas konsistensinya dalam mendukung pelaku usaha perempuan. 

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjadikan pemberdayaan UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, sebagai jalan utama menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Meski demikian, Arif mengakui bahwa pengusaha UMKM perempuan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses pembiayaan. Berdasarkan data SSKI-BI pada April 2025, tercatat hanya 18,85 persen pengusaha UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan formal, dengan total pembiayaan sekitar Rp1.496,44 triliun. 

Salah satu kendala utama, katanya, belum memadainya pelaporan keuangan, di mana 92,26 persen UMKM belum memiliki laporan yang sesuai standar sebagaimana Data SIDT Kementerian UMKM.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM terus memperluas berbagai skema pembiayaan alternatif melalui program-program strategis seperti Program BISLAF (Pendampingan Akses Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil), Sistem Pembiayaan Rantai Pasok Terintegrasi,” katanya.

Selain itu masih terdapat beberapa program di antaranya Layanan Konsultasi Pajak UMK, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA), Pembiayaan berbasis Ekosistem Klaster, serta Program Entrepreneur Goes to IPO.

“Upaya-upaya ini tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi dengan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM terus diperluas dan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha, khususnya perempuan,” kata Arif.

Ia pun mengapresiasi pendekatan berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh PPLIPI, yang dinilainya sebagai langkah strategis yang sangat membantu dalam menjangkau UMKM secara lebih inklusif.

“Perempuan Indonesia telah membuktikan diri sebagai penggerak utama ekonomi keluarga dan bangsa. Semangat gotong royong seperti yang ditunjukkan PPLIPI hari ini adalah kekuatan besar yang harus terus kita jaga dan kembangkan,” katanya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).