MEGAPOLITANPOS.COM, Makassar - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 4 (empat) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Selasa (21/6/2022). Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jam-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana terhadap orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel R. Febrianto ,SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Kejaksaan Negeri Soppeng, Kejaksaan Negeri Makassar dan Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang. Adapun 4 (empat) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut : Kejari Sinjai Mengajukan Penghentian Penuntutan Perkara An. Tersangka Darwis Alias Dare Bin H. Solling Usia 42 Tahun pekerjaan Penjual Ikan  yang disangka Melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No.17 Thn 2016 Penetapan Perarturan Pemerintah Pengganti UU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Kejari Soppeng Mengajukan Penghentian Penuntutan Perkara An Tersangka  Sofyan B Alias Sofian Bin Andi Baharudin Umur 28 tahun yang disangkakan melanggar Pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Selanjutnya perkara di Kejari Makassar yang Mengajukan Penghentian Penuntutan Perkara An Tersangka Irfan Wahyudi Alias Irfan, Umur 21 tahun yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Dan yang terakhir Cabang Kejari Bulukumba di Kajang Mengajukan Penghentian Penuntutan Perkara An Tersangka Haris Bin Rappe, Umur 29 tahun, yang disangkakan melanggar Pasal Pasal  480 ke - 1 dan Ke - 2 KUHPidana. Adapun Alasan Kejagung atas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain : 1. Para Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum. 2. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 3. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. 4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. 5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. 6. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. 7. Pertimbangan sosiologis, Masyarakat merespon positif. Sumber : Kasi Penkum Kejati Sulsel SOETARMI S.H.,M.H.

---