- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali .
- Dukungan Konvergensi Stunting, Desa Sodong Masuk 30 Besar Desa Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional.
- Lapas Kelas IIA Cibinong Diduga Kelola Fasilitas Mewah Villa untuk Napi
- Wahana Edukasi Wisata Eco Park Joko Pangon 3,8 M Agkat Ekonomi Pelaku UMKM Kota Blitar.
- Kemenkop dan KSP Bahas Penguatan KDKMP Sebagai Simpul Distribusi Barang Bersubsidi
Jelang Pemilu 2024 PKS Minta Tidak Ada Keributan dan Politik Identitas

Keterangan Gambar : Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 2023 Tahun Turbelensi Politik
Megapolitanpos com, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sikap pemerintah yang meminta agar tidak ada keributan dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Politikus PKS , Muhammad Iqbal mengatakan, sebenarnya justru pada pemerintahan sendiri yang saat ini terjadi keributan.
"Saya kira memang konsisten tadi dari pemerintah jangan sampai meminta rakyat itu berisik, tidak ada politik identitas, tidak ada kebisingan, keributan. Tapi di pemerintah sendiri justru mengalami keributan antar sesama menteri, antara sesama partai koalisi," kata Iqbal dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 2023 Tahun Turbelensi Politik, Sabtu (7/1/2023).
Dia berharap, pemerintah dapat menjaga stabilitas politik hingga ekonomi secara konsisten. Sebab, katanya, selama ini pemerintah dijalankan dengan melanggar banyak etika.
Baca Lainnya :
- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
"Akar permasalahan bangsa ini berasal dari banyak buzzer. Maka pemerintah harus dengan tegas menertibkannya,"pungkas Iqbal.(***)


.jpg)
.jpg)




.jpg)







