MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang - Aktivitas penggalian kabel internet di sepanjang Jalan M. Toha, Kota Tangerang, memantik kemarahan warga. Proyek yang semestinya dijalankan secara profesional justru dinilai semrawut, melanggar aturan teknis, dan merugikan masyarakat sekitar.

Rendi Syahputra, seorang aktivis sosial yang juga merupakan warga di sekitar lokasi, menjadi salah satu yang paling vokal menyoroti persoalan ini. 

Ia menyebut penggalian dilakukan dengan metode open cut tanpa pengawasan dari konsultan atau pihak teknis yang berwenang.

Baca Lainnya :

• Tak Pakai Helm hingga Lawan Arus? Kini Langsung Tertangkap ETLE Handheld di Kota Tangerang
• DPRD Kota Tangerang Desak RDF Dibangun di Tiap Kecamatan, Sampah Rawa Kucing Bisa Berkurang Drastis
• Dinkes Tingkatkan Kualitas Layanan Melalui Pemanfaatan SIG di Bidang Kesehatan
• Komisi II DPRD Kota Tangerang Dorong Pengawasan Ketat Program MBG
• Penghujung Ramadhan, Forwat Gelar Sarasehan Bukber dan Sodaqoh

“Ini jelas melanggar rekomendasi teknis dari Dinas PUPR. Harusnya galian dilakukan dengan metode boring, bukan terbuka begini. Kedalamannya pun tidak sesuai, dan tidak ada satu pun konsultan di lokasi,” ujar Rendi saat ditemui, Selasa (9/9/2025).

Melihat langsung pelanggaran di depan mata, Rendi mengambil inisiatif menghentikan pekerjaan di lokasi. Ia meminta para pekerja untuk menghentikan galian dan meninggalkan area galian demi keselamatan dan ketertiban lingkungan.

Namun, ironisnya, tak lama setelah ia meninggalkan lokasi, aktivitas penggalian kembali berjalan seperti semula.

“Saya sempat hentikan pekerjaan itu. Tapi saat saya tinggal, mereka lanjut lagi, seperti tak terjadi apa-apa. Ini bukti lemahnya pengawasan dari Pemkot,” tegasnya.

Dugaan pelanggaran tidak hanya terkait metode kerja. Rendi juga menyoroti dampak langsung ke warga. Beberapa titik galian melintasi akses masuk ke rumah atau lokasi usaha warga tanpa pemberitahuan, tanpa jembatan darurat, sehingga mengganggu mobilitas penghuni.

Ia mendesak Pemkot Tangerang untuk segera mengevaluasi proyek tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap provider yang melanggar. 

Menurutnya, jika dibiarkan, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola proyek publik di Kota Tangerang.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi semua harus sesuai aturan. Kalau tidak bisa diawasi, lebih baik izinnya dicabut,” tutupnya.(**)