MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan empat isu krusial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang diharapkan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rapat paripurna hari ini, Francine Widjojo dari Fraksi PSI, menekankan pentingnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kelanjutan program sekolah swasta gratis, peningkatan keamanan publik melalui CCTV dan pos pemadam kebakaran, kesiapan program makan bergizi gratis, serta pengembangan Jakarta sebagai kota yang ramah hewan.

Dalam hal pendidikan, Francine menekankan urgensi perbaikan fasilitas sekolah di Jakarta, yang hingga kini masih jauh dari memadai. 

Baca Lainnya :

• Semarak Hari Jadi ke-186 Majalengka, Ribuan Warga Ikuti Jalan Santai di Jatitujuh
• Camat Palasah Tegaskan Prioritas Pembangunan Saat Buka Musrenbang RKPD 2027
• Ade Duryawan Serap Aspirasi Masyarakat Palasah Lewat Musrenbang Kecamatan
• Dede Fauji Resmi Dilantik Jadi Kaur Keuangan Desa Sangkanhurip
• Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Pemkab Majalengka Dorong Atap Genting sebagai Kebijakan Ekonomi Rakyat

“Banyak sekolah kita yang rusak berat, bahkan dari 2.007 sekolah negeri di Jakarta, ada 227 sekolah yang memerlukan rehabilitasi mendesak,” ungkap Francine.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya telah gagal menyelesaikan rehabilitasi sekolah yang dianggarkan pada tahun 2023. Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak boleh terabaikan lagi. PSI ingin melihat perencanaan yang matang dan optimal, mengingat anggaran untuk sarana pendidikan tahun ini lebih dari Rp1 triliun.

PSI juga mendorong kelanjutan program Sekolah Swasta Gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, mengingat keterbatasan kuota di sekolah negeri yang mengakibatkan banyak anak terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya sendiri.

“Kami khawatir tanpa program Sekolah Swasta Gratis yang berjalan efektif, akan semakin banyak anak dari keluarga rentan yang kesulitan melanjutkan pendidikan,” jelas Francine. Menurutnya, program ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang agar dapat benar-benar meringankan beban siswa dan keluarga.

Di bidang keamanan, Francine menyoroti bahwa jumlah CCTV di Jakarta masih belum mencukupi kebutuhan.

“Saat ini baru ada 1.494 titik CCTV di Jakarta, padahal target kami setidaknya mencapai 70.000 titik untuk menjamin keamanan di seluruh wilayah,” katanya.

Francine juga mengingatkan Pemprov untuk memastikan bahwa CCTV terpasang di lokasi-lokasi strategis dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. PSI ingin Pemprov tidak sekadar menambah jumlah CCTV, tetapi juga memastikan pemasangannya efisien dan benar-benar membantu meningkatkan keamanan warga Jakarta.

Tidak hanya itu, Fraksi PSI juga menyoroti minimnya jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta.

“Jakarta hanya memiliki 170 pos pemadam dari total 267 kelurahan. Idealnya, setiap kelurahan memiliki satu pos pemadam agar bisa merespons cepat dalam situasi darurat,” ujar Francine. Menurutnya, penambahan lima pos pemadam yang direncanakan untuk tahun 2025 masih jauh dari memadai. PSI mengapresiasi upaya yang ada, tetapi PSI ingin agar keselamatan warga menjadi prioritas yang lebih serius.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak, PSI juga mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan. Francine menyebutkan bahwa masalah gizi buruk masih menjadi tantangan di Jakarta, dengan sekitar 6.000 kasus gizi buruk tercatat di kota ini. 

“Kami berharap program ini benar-benar terwujud dan tidak sekadar menjadi janji. Pemprov DKI perlu memastikan alokasi anggaran yang jelas dan strategi implementasi yang efektif,” ujarnya. Francine menegaskan bahwa program makan bergizi bagi anak-anak ini sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan dan perkembangan anak-anak di Jakarta, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, Francine menyampaikan harapan agar Jakarta menjadi kota yang lebih ramah terhadap hewan. “Jakarta sebagai kota global seharusnya memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaan, ternak, dan satwa, dan hewan terlantar,” jelasnya. 

Ia mengusulkan pembangunan rumah sakit hewan dan pusat kesehatan hewan (Puskeswan) di setiap kota administratif di Jakarta. “Saat ini, Jakarta hanya memiliki satu Puskeswan yang berada di Ragunan, Jakarta Selatan. Kami ingin melihat setidaknya lima Puskeswan di setiap kota administratif agar hewan-hewan di Jakarta mendapatkan layanan kesehatan yang layak dengan layanan gawat darurat 24 jam,” tutur Francine. Lebih lanjut, 

PSI juga mendorong adanya penambahan kuota program sterilisasi kucing jalanan. Banyak aspirasi dari warga yang menginginkan penambahan kuota sterilisasi. Ini bukan hanya tentang kesejahteraan hewan, tetapi juga pengendalian populasi kucing jalanan di kota kita.

Francine menutup pandangannya dengan harapan agar APBD 2025 benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta dan lingkungan kota. “Kami meminta Pemprov DKI memastikan anggaran ini tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata, sehingga Jakarta dapat menjadi kota yang aman, sejahtera, dan ramah bagi semua, termasuk bagi hewan-hewan yang hidup di lingkungan kita,” pungkasnya. ** (Jhn)