MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Meski demikian, Fraksi Aspirasi Rakyat menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan. Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
• Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno
• Kenakan Pita Hitam, 9 Ribu Personel Gabungan TNI Polri Kawal 47 Kegiatan Termasuk Demo di Jakarta

Fraksi Aspirasi Rakyat juga menilai hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kemitraan strategis yang saling menguatkan dalam menjalankan amanah rakyat. Karena itu, berbagai catatan dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam pandangan umumnya, fraksi tersebut menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memberikan koreksi secara objektif apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Aspirasi Rakyat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

(A)