MEGAPOLITANPOS.COM, Yogyakarta- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menempati ketimpangan ekonomi tertinggi se-Indonesia dengan angka 0,439. Diantara faktor yang memungkinkan DIY memiliki ketimpangan yang sangat tinggi, salah satunya tentang kontribusi terkait dengan perguruan tinggi.

DIY merupakan salah satu provinsi favorit untuk Pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang mungkin pendatang melanjutkan Pendidikan di DIY kemudian mempengaruhi struktur ekonomi di DIY. Kondisi ini menjadi tugas dan perhatian bersama seluruh Kementerian Lembaga terkait untuk memperbaikinya. 

Baca Lainnya :

• Fraksi DPRD Mulai Bedah RAPBD Barito Utara 2027, Arah Anggaran Jadi Sorotan
• Pemprov DKI Cairkan KAJ, KLJ, dan KPDJ untuk 216.993 Penerima, Justin PSI Minta Penyaluran Bansos Tepat Sasaran.
• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.
• Wahana Edukasi Wisata Eco Park Joko Pangon 3,8 M Agkat Ekonomi Pelaku UMKM Kota Blitar.
• Sidak Proyek Joko Pangon Ini Catatan Komisi III DPRD Kota Blitar.

Demikian dipaparkan anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 ke Yogyakarta, Senin(29/4). Kunjungan DPR RI tersebut juga turut serta dua mitra kerja, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  Kunjungan kerja dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kinerja wilayah pada tugas yang diemban mitra kerja DPR pada Provinsi Yogyakarta.

“Kita perlu memiliki Solusi yang konkrit. Bagaimana sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi DIY. Dan apa strategi yang akan diterapkan untuk menurunkan ketimpangan yang ada,” terang Anis.

Hal lain yang menjadi perhatian wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini adalah tentang  konsumsi rumah tangga dengan angka 61,90% yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat DIY cukup baik. “Berarti konsumsi rumah tangganya masih kuat dan ekonomi Jogja ditumpu oleh factor domestik,” kata Anis.

Anis menambahkan, jika angka eksport hanya 5,14% dengan inflasi yang tinggi, maka nilai tukar itu tidak terlalu menghantam Masyarakat.  Sehingga konsumsi rumah tangga tetap bisa bertahan dan masih menyumbang sangat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi DIY. 

Dalam kesempatan tersebut Anis yang juga legislator dari Jakarta Timur ini memberikan apresiasi kepada BI yang telah berperan dalam membantu meningkatkan industri pengolahan di daerah sehingga masing-masing kabupaten memiliki komoditas unggulan.

 “Semoga tantangan yang disampaikan sudah memiliki penanganannya. Termasuk solusi untuk rantai distribusi bahan makanan pokok terutama beras dan minyak goreng yang panjang, yang sangat berpengaruh terhadap harga,” tutupnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).