Breaking News
- BNI Raih Dua Gold Award Internasional, Strategi Pengembangan SDM Diakui Dunia
- Klarifikasi Pihak Management Speakout Lounge and Bar Pakons, Terkait Tudingan Tak Berijin
- Kementerian UMKM Lampaui Target Rasio Kewirausahaan Nasional 2025
- Kemenkop dan Gerakan Koperasi Galang Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra, Dana Capai Rp1,64 Miliar
- Ketua DPRD Jelaskan Perda Sistem Pertanian Organik
- Pemenang Perkara Incrach Minta Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Dicopot Karena tidak Jalankan Eksekusi Perkara
- Sumber Amber Kandangan Destinasi Wisata Air yang Diyakini Bagus untuk Kesehatan Tubuh.
- Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif Dalam Anugerah KIP 2025
- Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan
- Ketahanan Energi Jadi Prioritas, Hulu Migas dan EBT Harus Berjalan Seimbang
Dinas Bina Marga Kab.Tangerang Bakal Dilaporkan Ke APH Diduga Rusak Fasilitas Umum Karena Galian Tak

MEGAPOLITANPOS.COM, Tangerang - Pengerjaan galian jaringan gas bumi Perusahaan Gas Negara (PGN) diwilayah Kecamatan pasar kemis kabupaten Tangerang menuai kecaman, pasalnya pengerjaan itu dipastikan tidak mengantongi ijin dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah merusak beberapa fasilitas umum untuk masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan ulah oknum aparatur sipil negara yang terkesan mengabaikan kondisi tersebut sehingga memunculkan dugaan gratifikasi lantaran pekerjaan yang telah merusak beberapa asset dan fasilitas umum milik negara dan merugikan masyarakat dibiarkan hingga selesainya pekerjaan galian tersebut. "Berdasarkan surat dari DPMPTSP dipastikan pengerjaan galian itu tidak diketemukan dalam database mereka," ungkap H. Saleh Harahap Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) kepada wartawan Jumat, (4/8/2022). Menurut Aktifis yang akrab disapa Bung Harahap, dalam surat tertanggal 25 Juli 2022 itu DPMPTSP juga telah menyurati beberapa dinas diantaranya Dinas tata ruang dan bangunan, dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dan SatpolPP Kabupaten tangerang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. "Namun hingga hari ini tidak ada aksi dari ketiga dinas itu dan beberapa fasilitas umum dibiarkan rusak dan bertambah rusak" ujar H. Saleh. Dengan demikian, ia mengaku akan melaporkan dugaan pembiaran beberapa dinas terkait atas pekerjaan galian yang dipastikan tidak berijin tersebut ke aparat penegak hukum agar tidak ada ruang untuk segala bentuk tindakan gratifikasi pada aparatur sipil negara di kabupaten Tangerang. "Tentunya untuk kerusakan asset negara, kita tengah membuat kajiannya, dalam waktu dekat kita akan laporkan mereka agar ada efek jera dan tidak ruang bagi segala bentuk gratifikasi yang merugikan rakyat," ungkapnya. Selain melaporkan, H. Saleh juga mengaku akan menyurati Bupati dan Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk bertanggung jawab dan melakukan audit atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh galian yang dipastikan tidak mengantongi ijin. "Kita tunggu saja, kalau memang perlu kita turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat agar didengar oleh bapak bupati Tangerang," Sayangnya hingga berita ini dilansir, Kepala Bidang bina marga Endang belum dapat dimintai keterangannya, beberapa kali wartawan mencoba menghubungi via aplikasi pesan singkatnya namun dalam keadaan tidak aktif.Jhn

















