MEFAPOLITANPOS.COM, Blitar – Dalam menyelaraskan program pembangunan di daerah dengan pemerintah pusat“High Level Meeting TPID dan TP2DD mendorong pemerintah kabupaten lebih proaktif dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi, sehingga layanan publik lebih efektif dan efisien.” hal ini dikemukakan Bupati Blitar Drs. Rijanto MM saat menghadiri undangan Gubernur Jawa Timur

dalam acara bertajuk High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (26/02/26), di Gedung Grahadi, Surabaya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didepan kepala daerah se Jatim yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, dan para bupati/wali kota se-provinsi menyampaikan

Baca Lainnya :

• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat

" Forum ini digelar untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas inflasi daerah dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan,"kata Khofifah. 

Diharapkan juga oleh Gubernur kegiatan ini dengan konsep agar mekanisme pemerintahan di Jawa Timur agar lebih terstruktur dan terukur, pengendalian inflasi diharapkan responsif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Gubernur Khofifah pada kesempatan yang sama usai memimpin Rakor juga telah meluncurkan Kick Off EPIK (Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota) Mobil, sebuah inovasi berupa kendaraan yang menyediakan kebutuhan 9 bahan pokok sepertu beras, gula, minyak goreng, dan sembako lain dengan harga terjangkau kususnya saat moment lebaran Idhul Fitri. 

“EPIK Mobil hadir untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di setiap kabupaten, sekaligus mendekatkan layanan ke masyarakat,” ungkapnya. 

Sisi lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur mengemukakan, “Koordinasi lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.” terangnya

Diharapkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dapat menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat transformasi serta memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, menjaga daya beli warga, dan mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah di Jawa Timur. (adv/za/mp )