- Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang
- Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Menteri Nusron: Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara
- Klarifikasi Terkait Viral Harga Tabung Gas 3 Kg di Koperasi Merah Putih Ciakar, Tangerang Banten
- Belum Ada Kepastian, PT Aditya Laksana Sejahtera Minta OJK Perjelas Jadwal Mediasi
- Menteri Maman: SAPA UMKM Ubah Data Statis Jadi Kebijakan Tepat Sasaran
- Pemerintah Siapkan Regulasi DHE dan Ekspor CPO Jelang Berlaku 1 Juni 2026
- UKW Angkatan ke-65 PWI Jaya Digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat
- Eman Suherman Gegerkan Aula, Baznas Bangun Harapan Warga
- Gelaran Bersih Desa Rejowinangun Implentasikan Kerukunan Dalam Kebhinekaan Hakiki
- Pemkab Barito Utara Siapkan WPR Pasca Penertiban PETI
Pemerintah Siapkan Regulasi DHE dan Ekspor CPO Jelang Berlaku 1 Juni 2026
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Baca Lainnya :
Airlangga menyebutkan berbagai aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan sedang diselesaikan agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan kesiapan dunia usaha menghadapi kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memutuskan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi.(AS/MP).



.jpg)












