MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang - Bangunan Pabrik Karton Diduga Tidak Miliki Izin PBG Berdiri Kokoh. LSM Portas Geram, Penegak Perda Lambat dalam tindakan tegas. Ia sangat menyayangi kinerja Satpol PP Kota Tangerang, tentang Bangunan Pabrik Karton. Di Kecamatan Batuceper. Tangerang, Banten. Selasa (02/01/2023).

Berdiri kokohnya bangunan pabrik karton tersebut. Diduga belum miliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikerjakan oleh PT. Bentara Bangun Perkasa (PT. BBP, red), beralamat, Jalan Garuda, Nomor. 09, RT 06 RW 04, Kelurahan Batuceper, aktivitas pekerjaan tetap berjalan. 

Baca Lainnya :

• Halal bi Halal Disdik Majalengka Perkuat Silaturahmi, BAZNAS Sisipkan Gerakan Kepedulian Pelajar
• BBM RI Paling Murah di ASEAN! Fakta atau Ilusi, Perbandingan Harga RON 95 Picu Perdebatan Panas
• Majalengka Ngebut! Groundbreaking KIEM Buka Jalan Ribuan Lapangan Kerja
• DPR RI Komisi XII : Harga BBM Masih Aman, Evaluasi Tetap Berjalan
• Eman Suherman : PNS Harus Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan, Bukan Sekadar Status

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Poros Tangerang Solid (LSM Portas), Hilman Santosa, akhirnya angkat bicara. Ia sangat menyayangi kinerja Satpol PP Kota Tangerang, lambatnya dalam penindakan dan pengawasan sebagai penegak perda, katanya. 

"Sudah jelas, bangunan tersebut belum miliki izin PBG. Ini temuan teman - teman Komunikasi Jurnalis Kompeten (KJK) sebagai kontrol sosial, bahkan sudah melalui  tupoksinya untuk menanyakan pemberitaan. Bahkan KJK  pun telah menyurati Satpol PP.  Menurut informasinya  pemilik bangunan Pabrik Karton pun telah disuratin dan diterima oleh pihak Owner PT. Bentara Bangun Perkasa. Teman - teman KJK hanya minta informasi, akan tetapi ketika di konfirmasi melalui WhatsApp. Akun milik Ketua KJK di Blokir oleh manajer PT BBP, ini bisa jadi mereka  tidak mau bertemu dengan wartawan yang tergabung di KJK, lantaran merasa bersalah belum miliki izin PBG, akan tetapi aktivitas pekerjaan tetap berjalan, suatu pertanyaan kemana Penegak Perda?...," tutur Kang Ilman Kerap disapanya.

Kendati demikian. Ia akan bantu kawan - kawan KJK atas kajian Kontrol Sosialnya sebagai jurnalis. Kita akan menyurati Walikota Tangerang terkait kinerja ketegasan serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan pengawas bangunan Pabrik Karton yang jelas belum miliki izin PBG, seharusnya di segel, di stop aktifitasnya oleh Satpol PP donk, ungkapnya.

"Semestinya, tanggap teman - teman Satpol PP Kota Tangerang dalam hal ini. Seperti adanya informasi dari rekan KJK, bahwa adanya Kajian, Kontrol Sosial, pemberitaan dan penemuan bangunan yang diduga tidak miliki izin PBG. Ini bisa saja menjadi penilaian kinerja baik yang membuat citra Satpol PP semakin bagus, padahal ini momen meraka, dengan tegas penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang, bahkan bisa membantu menghasilkan Pendapatan Kas Daerah,"  ucapnya. 

Lanjutnya, Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 16 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Artinya diusahakan sebelum mendirikan bangunan harus miliki izinnya, karena apabila ada bukti dari pembayaran retribusi PBG, bagian dari Pendapatan Daerah, artinya bangunan yang belum miliki izin PBG harus ditindak tegas segel atau stop aktivitasnya bila perlu di gembok lokasinya,” pungkas Hilman dengan nada geram. (Red/KJK).