MEGAPOLITANPOS, Kepulauan Riau- Bentrokan yang terjadi di Goba beberapa waktu lalu melibatkan Siti Hawa, salah satu korban yang merupakan warga Sembulang Kepulauan Riau. Siti sebelumnya menggunakan lahan milik orang lain untuk berjualan. Namun, setelah relokasi masyarakat, ia kehilangan akses ke lahan tersebut dan kini berusaha mempertahankan area itu untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Baca Lainnya :

• Ketum Asbanda Tekankan KUB Bukan Cuma Modal, tapi Sinergi IT dan SDM
• Selamatkan Kekayaan Negara, TNI AL Sita 1,9 Ton Pasir Timah Siap Selundup ke Malaysia
• Hindari Potensi Konflik, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah dan Masyarakat Se-NTB Gotong Royong Mutakhirkan Data Pertanahan
• Bupati Blitar : High Level Meeting TPID Mendorong Pegendalian Inflasi dan Percepatan Pembangunan Daerah.
• Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah

Menurut Kamsia, salah satu warga setempat, keributan yang terjadi dimanfaatkan oleh pemilik lahan di Goba. Kamsia menegaskan bahwa Siti Hawa tidak dipukul oleh Tim MEG, melainkan terlibat dalam perdebatan emosional antara warga yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah lahan.

"Siti Hawa terjatuh akibat tidak sengaja kena dorongan massa. Ibarat sudah tau ada keributan malah masuk ke tengah keributan, ya kenalah," kata Kamsia dalam keterangan yang diterima awak media, Sabtu (21/9).

Hasil pemeriksaan rontgen menunjukkan bahwa Siti tidak mengalami patah tulang meskipun terjatuh akibat terdorong massa saat berusaha mendekati pusat kericuhan. Insiden ini menyoroti ketegangan yang sering terjadi seputar masalah lahan dan hak milik di wilayah tersebut.

Ketegangan semakin meningkat ketika warga pendatang tetap bertahan, yang berujung pada intimidasi dan pemukulan. Tiga warga menjadi korban, di antaranya Bakir yang mengalami luka sobek di kepala akibat pukulan helm, Siti Hawa (Nek Awe) yang mengalami cedera pada tangan, dan Samsudar yang menderita lebam di wajah.

Banyaknya oknum masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong tanpa izin menjadi pemicu munculnya sejumlah kasus serupa. Hal ini menunjukkan perlunya penyelesaian yang lebih baik terkait masalah lahan di daerah ini agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga ketegangan dan bentrokan yang merugikan banyak pihak dapat dihindari di masa mendatang.(Lek).