MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - menanggapi persoalan banyaknya masyarakat tidak bersekolah Wali Kota Blitar tergugah berupaya agar bagaimana anak - anak usia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ekonomi keluarga, kini Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar kegiatan Ngobrol Asik Bareng Wali Kota (Ngobras Sareng Mas Wali), Selasa 11 November 2025, di aula Kecamatan Kepanjenkidul.

Menjadi penting bagi pucuk pimpinan daerah menangkap aspirasi arus bawah. Program ngobrol SAE dengan agenda mensosialisasikan program strategis nasional terkait pembangunan Sekolah Rakyat di kota Blitar, bareng Wali Kota Blitar Syauqul Muhibin. 

Mas Ibbin menjelaskan, tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) adalah merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan Presiden Prabowo, Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dari jenjang SD hingga SMA sederajat yang se luas - luasnya. 

Baca Lainnya :

• Penguatan Moderasi Beragama dan Ekoteologi, Kakanwil Kemenag Banten Tekankan Konsep 4K.
• Pilkada Lewat DPRD Mengemuka, Rona Firmansyah Buka Suara
• Tok, DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Pasar Rakyat dan Adminduk
• Majalengka Creative Festival 2026 Dorong UMKM Perluas Pasar
• Pihak Panti Pijat Mawar Bodas Meminta Maaf Catut Nama Jaksa Kejari Kota Tangerang

Untuk itu, Ngobras Bareng Mas Wali kali ini melibatkan warga di sekitar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Kelurahan Kauman. Menurut Mas lbbin, pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan proses lelang atau tender pembangunan, dengan target pembersihan lahan dilakukan mulai 24 November mendatang. 

“Kami mulai mensosialisasikan program strategis nasional pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kelurahan Kauman. Pemerintah akan memberikan solusi terbaik bagi para petani yang terdampak pembangunan, baik dengan pemindahan lahan pertanian maupun pelibatan mereka dalam pengelolaan  sekolah nantinya,” terang Ibbin. 

Dilokasi yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Baringin, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Proyek nasional ini akan menelan anggaran sekitar Rp 240 miliar, sehingga pihak Kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan agar pelaksanaannya berjalan transparan. 

Diharapkan program pembangunan infrastruktur sekolah Rakyat segera direalisasikan, dan pada pertengahan tahun 2026 pekerjaan sudah rampung di kerjakan. (Adv/za/mp)