MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025. Menurut Tommy yang akrab disapa Tomkur langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat perputaran uang di masyarakat.

 “Penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, apalagi bulan depan sudah memasuki akhir tahun. Masih ada waktu untuk memaksimalkan realisasi anggaran agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomkur di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Baca Lainnya :

• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
• Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
• Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat

Tomkur menilai bahwa belanja negara yang bersifat produktif dan menyentuh langsung kepentingan publik dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Sebaliknya, apabila penyerapan anggaran tersendat, maka perputaran ekonomi di tingkat masyarakat berpotensi melambat.

Ia mencontohkan, program-program pembangunan yang mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru merupakan bentuk belanja produktif yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

 “Pembangunan yang menciptakan investasi dan lapangan kerja baru akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini harus jadi fokus akhir tahun,” tegasnya.

Langkah ini, lanjut Tomkur, juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (11/11/2025), yang meminta koordinasi lintas kementerian agar penyerapan belanja pemerintah berjalan optimal menjelang tutup tahun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat, baik Kementerian/Lembaga (K/L) maupun non-K/L, baru mencapai Rp1.481,7 triliun atau sekitar 55,6% dari total pagu Rp2.663,4 triliun.

 “Jika melihat data Kemenkeu, capaian ini masih jauh dari ideal menjelang triwulan terakhir. Pemerintah harus segera menggenjot penyerapan anggaran agar perputaran ekonomi lebih cepat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujar Tomkur.

Namun demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kebiasaan lama menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun, yang berpotensi menurunkan kualitas belanja negara.

 “Ini seperti kaset usang yang terus memutar lagu lama. Pola menumpuk anggaran di akhir tahun harus diakhiri. Jika belanja hanya dilakukan untuk menghabiskan sisa anggaran, bukan karena kebutuhan program, maka efektivitas penggunaan APBN bisa hilang,” tegasnya.

Tomkur menekankan, perencanaan keuangan seharusnya sejak awal memperhitungkan ritme penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun, bukan hanya dikejar menjelang tutup buku.

 “Belanja negara harus diarahkan untuk produktivitas, bukan sekadar memenuhi target administratif,” pungkasnya.

Penulis: Rach Alida Bahaweres