- 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
- OJK Luncurkan ETF Emas, Investasi Aman di Bursa Saham
- 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal
- Dari Sampah Jadi Energi: Bank Jakarta Perluas Program Biodigester di Jakarta Utara
- EDRR Indonesia 2026 Hadirkan Teknologi Mitigasi Bencana dan Penyelamatan Global di JIExpo Kemayoran
- Hambatan Administratif Kepailitan Tekan Produksi dan Ekspor, PT Dua Kuda Indonesia Minta Operasional Tetap Berjalan
- Menteri UMKM Pastikan Status Usaha Mikro Beri Manfaat bagi Pengemudi Ojol
- Wabup Barito Utara Hadiri HUT Ke-1 Kodam XXII Tambun Bungai
- PTPN I Raih Anugerah Mahayuga, Tegaskan Peran Perkebunan bagi Ketahanan Pangan Nasional
- Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi dengan BMKG, Gedung Radar Cuaca Muara Teweh Diresmikan
Terkait PBK, Bappebti Berkomitmen Mempercepat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Keterangan Gambar : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam acara capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala Bappebti, di kantornya Rabu(01/11/2023).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Bappebti berkomitmen mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait PBK. Dari 23 laporan masyarakat kepada Ombudsman, delapan laporan sudah selesai dan 15 lainnya masih dalam proses (pemeriksaan, penyidikan, dan evaluasi). Selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan penguatan literasi kepada masyarakat terkait investasi di bidang PBK untuk memberikan edukasi investasi tidak berizin dalam rangka mengantisipasi kerugian masyarakat dan mengurangi jumlah pengaduan.
Bappebti telah memblokir 1.726 domain situs web entitas ilegal di PBK pada Januari—Oktober 2023 dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat kegiatan ilegal bidang PBK.
"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam acara capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala Bappebti, di kantornya Rabu(01/11/2023).
Baca Lainnya :
- PTPN I Raih Anugerah Mahayuga, Tegaskan Peran Perkebunan bagi Ketahanan Pangan Nasional
- Kementerian UMKM Luncurkan Arah Baru Kewirausahaan, Fokus Naik Kelas dan Daya Saing Global
- Kementerian UMKM Optimistis Petani Lebih Sejahtera Lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani
- SAPA UMKM Siap Perluas Akses Pengadaan Pemerintah melalui Integrasi Layanan
- Menteri UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Hadapi Bonus Demografi
SRG Difokuskan untuk Ekspor
Selanjutnya Bappebti berkomitmen untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja ekspor Indonesia, di samping menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri.
“Saat ini adalah momentum yang baik untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas(PLK) diharapkan dapat memberikan keuntungan bagisemua pihak. Petani dan pelaku usaha untung, pengelola gudang untung, dan perbankan juga untung. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia,” tegas Didid.
Didid mengungkapkan, beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti ikan dari gudang SRG Benoa Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia; beras organik dari gudang SRG Wonogiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapura dan Malaysia; kopi dari gudang SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon; dan rumput laut dari gudang SRG Makassar ke Jepang, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.
SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual saat harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.
Melalui SRG, akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG.
Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus. Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp788,4 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp466,6 miliar periode Januari- Oktober 2023.
Didi menambahkan, terdapat 22 jenis komoditas dalam penyelenggaraan SRG berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang.
Komoditas SRG tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.(Reporter: Achmad Sholeh)


.jpg)
.jpg)













