MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor- Komisi II DPRD Kota Bogor membatalkan rapat kerja dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rabu (2/10/2024). Hal ini dikarenakan Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan tidak hadir dalam rapat.

Meski dihadiri oleh Dirum, Rivelino Rizky, Dirtek, Ardani Yusuf dan jajaran staff Perumda Tirta Pakuan lainnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga koordinator Komisi II menilai rapat kerja perdana ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dihadiri langsung oleh Dirut.

Baca Lainnya :

• Masyarakat Nilai Pelayanan Berkategori Baik Capai 84,42 Kepuasan
• Gelapkan Mobil Rental, Residivis Kambuhan Dijebloskan ke Sel Tahanan Polres Blitar
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

"Komisi II menyayangkan tidak hadirnya Dirut di rapat kerja perdana ini, sehingga rapat harus dibatalkan, karena kehadiran Dirut sangat penting sebagai petinggi dari BUMD," kata Rusli.

Rusli mengungkapkan, Komisi II awalnya sudah merencanakan dalam rapat kerja perdana ini akan membahas terkait evaluasi kinerja Perumda Tirta Pakuan yang berkaitan dengan dividen, rencana bisnis dan isu strategis lainnya yang ada di Perumda Tirta Pakuan.

"Menjelang berakhirnya 2024 ini dan dengan komposisi anggota DPRD Kota Bogor yang baru, tentu evaluasi atas kinerja direksi menjadi prioritas kami. Dengan keadaan yang ada, kami harapkan Perumda Tirta Pakuan sebagai mitra bisa lebih sensitif menanggapi isu ini," tutupnya.

Buntut dari ketidakhadiran Dirut Perumda Tirta Pakuan, membuat anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan bahwa akan ada perubahan sistem evaluasi yang akan dilakukan oleh Komisi II terhadap kinerja BUMD di Kota Bogor.

Evaluasi yang dilakukan selama ini dianggap oleh ASB tidak efektif dan efisien, karena tidak melibatkan dewan pengawas (Dewas) yang ada.

"Logika sederhana saja, kita ini tidak perlu rapat kerja dengan direksi apabila Dewas sudah menjalankan peran dengan benar. Direksi, rapat kerja dengan DPRD ketika  memenuhi catatan-catatan dari Dewas," ujar ASB.

ASB menekankan bahwa hal ini untuk meluruskan stigma BUMD sebagai wadah untuk kendaraan penguasa dan sumber sponsor.

"Padahal modal dari APBD juga penyertaan modal lagi penyertaan lagi. Profesionalisme dari komponen penyelenggara BUMD harus ditingkatkan," pungkasnya.(**)