MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Fraksi tersebut mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang melampaui target. Namun, pemerintah daerah dinilai masih perlu memperkuat kemandirian fiskal mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Baca Lainnya :

• Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
• Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
• Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Aspirasi Rakyat mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan kondusif.

Selain itu, fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, sinkronisasi antarperangkat daerah, hingga pelaksanaan kegiatan agar manfaat program pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat.

Fraksi Aspirasi Rakyat turut meminta penjelasan komprehensif mengenai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, baik yang berasal dari efisiensi anggaran, dana yang telah ditentukan penggunaannya, maupun kegiatan yang belum terlaksana.

Menurut Fraksi Aspirasi Rakyat, evaluasi terhadap berbagai aspek tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.

(A)