- Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
- Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
- Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno
- Kenakan Pita Hitam, 9 Ribu Personel Gabungan TNI Polri Kawal 47 Kegiatan Termasuk Demo di Jakarta
- Polda Metro Peduli Korban Gempa NTT, Kirim 12 Truk Bantuan Kemanusiaan
- Komisi Ii DPRD Kota Tangerang Apresiasi Program CKG
- Semangat Kemerdekaan Menggema di Barito Utara, Merah Putih Berkibar di Arena Tiara Batara
- Tutup Rangkaian Kegiatan Hut 8I RI Pemkab Barito Utara Gelar Resepsi dan Malam Ramah Tamah
- H.Parmana Setiawan dan Gun Sri Witanto Turut Hadiri Malam Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah
Fraksi PKB Pertanyakan Penyebab Tingginya SiLPA APBD 2025

MEGAPOLITANPOS.COM -:Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,011 triliun dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa (14/07/2026)
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan bahwa nilai SiLPA tersebut meningkat sekitar Rp716,89 miliar atau 55,38 persen dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1,294 triliun.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
- Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
- Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno
- Kenakan Pita Hitam, 9 Ribu Personel Gabungan TNI Polri Kawal 47 Kegiatan Termasuk Demo di Jakarta
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penjelasan mengenai perangkat daerah yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan apakah tingginya SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi belanja atau justru akibat kurang tepatnya proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat.
PKB juga meminta komitmen pemerintah daerah agar dana menganggur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun berjalan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB menilai evaluasi terhadap penyebab tingginya SiLPA penting dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.
(A)












