- Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
- Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial.
- Babinsa Ajak Warga Perkuat Keamanan dan Kerukunan Wilayah.
- Tradisi Korps, Kodim 0510/Tigaraksa Terima Warga Baru Letkol Inf Yudha Fuady Putra.
- Kodim 0506/Tgr Lalui Koramil Jajaran Salurkan Bantuan Air Bersih Paada Masyarakat.
- Apresiasi Wajib Pajak Teladan Bupati Blitar Rijanto Anugerahkan BliTaX Award 2026.
- Kodim 0808/Blitar Lakukan Droping Air Bersih Untuk Warga Sumberagung Panggungrejo.
- Fraksi DPRD Mulai Bedah RAPBD Barito Utara 2027, Arah Anggaran Jadi Sorotan
- Presiden Prabowo Minta Layanan BPJS Kesehatan Ditingkatkan, Antrean Pasien Harus Lebih Singkat
- Sambut Hari Kesaktian Pancasila, Petugas PPSU Bersihkan Monumen Pancasila Sakti
Fraksi PKB Pertanyakan Penyebab Tingginya SiLPA APBD 2025

MEGAPOLITANPOS.COM -:Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,011 triliun dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa (14/07/2026)
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan bahwa nilai SiLPA tersebut meningkat sekitar Rp716,89 miliar atau 55,38 persen dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1,294 triliun.
Baca Lainnya :
- Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
- Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial.
- Babinsa Ajak Warga Perkuat Keamanan dan Kerukunan Wilayah.
- Tradisi Korps, Kodim 0510/Tigaraksa Terima Warga Baru Letkol Inf Yudha Fuady Putra.
- Kodim 0506/Tgr Lalui Koramil Jajaran Salurkan Bantuan Air Bersih Paada Masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penjelasan mengenai perangkat daerah yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan apakah tingginya SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi belanja atau justru akibat kurang tepatnya proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat.
PKB juga meminta komitmen pemerintah daerah agar dana menganggur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun berjalan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB menilai evaluasi terhadap penyebab tingginya SiLPA penting dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.
(A)


.jpg)


.jpg)









