MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara berharap pelaksanaan APBD benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Fraksi Aspirasi Rakyat menilai belanja modal daerah harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, serta infrastruktur penunjang perekonomian.

Baca Lainnya :

• 7 Tersangka Diciduk, Narkoba Diduga Menyasar Pekerja Industri
• Knalpot Brong Disulap Jadi Patung Maung, Pesan Polisi untuk Warga
• Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan Non-KUR melalui SHAT
• Kantah Kabupaten Tangerang Laksanakan Pembayaran Ganti Kerugian 27 Bidang Tanah
• Wujud Nyata Jaga Keamanan Warga, Babinsa Patroli Malam.

Selain pembangunan fisik, fraksi juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan daerah, tingginya serapan anggaran, maupun keberhasilan mempertahankan opini WTP.

 Keberhasilan sesungguhnya adalah meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, membaiknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

Fraksi Aspirasi Rakyat juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, pemerintah diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konsisten, memperkuat pengawasan internal, menertibkan pengelolaan aset daerah, dan terus membangun birokrasi yang profesional serta melayani masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Aspirasi Rakyat mengajak pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Utara yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Fraksi juga menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

(A)