MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA -Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka di Gedung Bhineka Yudha Sawala, Rabu (15/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, SH, serta dihadiri Bupati Majalengka H. Eman Suherman, Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan anggota DPRD.

Dalam pidatonya, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Baca Lainnya :

• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
• Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno
• Komisi Ii DPRD Kota Tangerang Apresiasi Program CKG
• Tutup Rangkaian Kegiatan Hut 8I RI Pemkab Barito Utara Gelar Resepsi dan Malam Ramah Tamah

Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Majalengka tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp 3,215 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 733,048 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp 2,326 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,205 triliun, dengan pembiayaan netto sebesar Rp 146,130 miliar, sehingga struktur APBD diproyeksikan tetap seimbang.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, SH menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya adalah pembahasan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Penyampaian KUA-PPAS telah dilakukan sesuai ketentuan, yakni paling lambat pada pertengahan Juli. Selanjutnya dokumen ini akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD. Kami menargetkan pembahasan berlanjut pada Agustus hingga nantinya menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2027," ujar Didi saat ditemui di ruang kerjanya.

Selain agenda pembahasan anggaran, Didi mengungkapkan DPRD juga masih menyelesaikan sejumlah agenda legislasi yang dinilai strategis bagi daerah.

"Saat ini kami juga masih membahas beberapa Rancangan Peraturan Daerah, di antaranya Raperda tentang Pengawasan Konstruksi dan Raperda tentang Penanggulangan Bencana. Kedua raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum memasuki tahap penetapan," katanya.

Ia berharap seluruh proses pembahasan anggaran maupun penyelesaian regulasi daerah dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu mendukung pembangunan Kabupaten Majalengka secara berkelanjutan.

"DPRD berkomitmen mengawal setiap tahapan pembahasan secara transparan dan akuntabel. Target kami, seluruh agenda strategis, baik pembahasan APBD maupun penyelesaian Raperda, dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," pungkas Didi.

Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama Banggar DPRD dan TAPD dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, bersamaan dengan lanjutan pembahasan sejumlah Raperda prioritas sebelum memasuki tahapan penetapan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2027. ** (Agit)