MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Sekjend PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah membantah adanya dugaan Penyalahgunaan Dana CSR BUMN untuk UKW di PWI Pusat. Sayid yang diduga disebutkan oleh beberapa sumber terlibat penyalahgunaan itu tidak pernah merasa memberikan keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI pusat. Menurutnya selaku Sekjen dirinya merasa heran dan tidak tepat jika hanya pengurus harian yang dipanggil oleh DK untuk klarifikasi.

" Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi," terang Sayid dalam keterangan rilisnya, Minggu(7/4)2024).

Baca Lainnya :

• PWI Jaya Perkuat Profesionalisme Wartawan Lewat OKK Khusus Peningkatan Status
• UKW Angkatan ke-65 PWI Jaya Digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat
• Jalin Komitmen Bersama KPK dan Pemda se-Sultra, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN: untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
• Jatmiko Adik Bupati Tulungagung Siap Proaktif Dukung Penyidikan KPK
• Dunia Pers Berduka: Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia di Jakarta

Menurutnya, terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. " Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN," ungkapnya.

Dari dukungan anggaran tersebut, lanjut dia, anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp  4,6 milyar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung. " Data penggunaan keuangan bisa di tanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI," tegasnya.

Ditambahkannya, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. 

" Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW," katanya.

Ditegaskan Sayid, pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. " Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah," pintanya.

Sayid berharap kepada Dewan kehormatan untuk berfikir jernih dalam memberikan keterangan sesuai fakta yang ada.

" Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada," tutupnya.(ASl/ MP).