MEGAPOLITANPOS.COM, Sabang, — Situasi Kota Sabang tetap aman dan kondusif setelah aparat melakukan penyegelan kapal pengangkut, gudang penyimpanan, dan penyitaan 250 ton beras impor ilegal pada minggu lalu. Tidak ada penolakan atau gejolak di tengah masyarakat, justru dukungan mengalir terhadap langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik impor tanpa izin.

Seorang warga Sabang yang enggan disebutkan namanya menyampaikan apresiasinya atas tindakan aparat.

Baca Lainnya :

• Amran Sulaiman: Ketahanan Pangan Menguat, Cadangan Beras Indonesia Capai 5 Juta Ton
• Harga Pangan Terkendali Pasca-Lebaran, Pemerintah Pastikan Stok Bapok Aman
• Kementerian Pertanian Pastikan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Sumatera Barat Segera Tersalurkan
• Kemenkop Pastikan Koperasi Sektor Produksi Siap Penuhi Kebutuhan Bahan Baku SPPG
• Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan untuk Korban Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh

“Alhamdulillah, kami mendukung banget operasi ini. Dari dulu kita tahu ada beras-beras yang masuk tidak sesuai prosedur. Kalau dibiarkan, petani kita di Aceh dan Sumut yang rugi. Jadi kami justru berterima kasih kepada aparat yang berani bertindak tegas,” ujarnya.

Warga lain di sekitar pelabuhan dan gudang pun menyampaikan hal serupa. Menurut mereka, suasana tetap tenang tanpa adanya demo atau penolakan, bahkan banyak yang memberi acungan jempol atas penyegelan tersebut.

Fokus Publik Masih pada Banjir Bandang di Aceh

Saat ini masyarakat Aceh justru lebih menyoroti musibah banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten. Karena itu, isu beras impor ilegal ini tidak menimbulkan kegaduhan ataupun keresahan publik. Proses hukum terhadap pelaku impor ilegal pun berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.

Seorang petani asal Aceh Besar, Teungku Junaidi (bukan nama sebenarnya), menyampaikan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah kami petani mendukung penahanan beras impor ini. Stok beras di Aceh sedang melimpah, harga gabah bagus, dan kami baru masuk masa tanam. Kalau beras luar masuk seenaknya, harga gabah pasti jatuh lagi. Terima kasih kepada pemerintah dan aparat yang melindungi kami,” ujarnya.

Pemerintah Tegas: Tidak Ada Izin Impor Beras Sepanjang 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan izin impor beras sepanjang tahun 2025.

“Kami marah betul, kok bisa masuk? 250 ton masuk enggak ada izinnya. Kita tidak pernah ada izin impor beras,” tegas Zulhas dalam acara pelantikan Apdesi di Gedung Kemendes, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai tindakan impor ilegal tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo yang menargetkan kedaulatan pangan nasional. Ia memastikan produksi beras dalam negeri tahun ini mencapai rekor tertinggi.

Asal Usul Kasus: Beras dari Thailand Masuk Lewat PT Multazam Sabang Group

Berdasarkan data, 250 ton beras ilegal tersebut berasal dari Thailand dan dimasukkan oleh PT Multazam Sabang Group tanpa persetujuan pemerintah pusat. Meski izin dari pihak Thailand sempat diterbitkan, pemerintah Indonesia sudah menolak rencana impor tersebut dalam Rakortek Kemenko Pangan pada 14 November 2025.

Alasan penolakan karena stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Aceh mencapai 94.888 ton, cukup hingga awal tahun 2026.

Direktorat Bea Cukai juga telah menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin pemasukan beras ke kawasan bebas Sabang.

Dengan kuatnya dukungan masyarakat dan ketegasan pemerintah pusat, proses penegakan hukum diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah impor untuk keuntungan pribadi.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).