MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Bupati Majalengka, Eman Suherman, melontarkan peringatan keras terhadap buruknya kualitas sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Majalengka. Usai Rapat Paripurna DPRD, Rabu (20/05/2026), Eman secara terbuka menyebut lemahnya pengawasan sebagai biang utama amburadulnya hasil pembangunan di lapangan.

"Pembangunan harus segera berjalan dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu pengawasan harus diperkuat," tegas Eman di hadapan awak media.

Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah, mulai dari pelaksana, konsultan hingga pengawas teknis.

Baca Lainnya :

• Pengedar Tramadol Digerebek di Majalengka, 101 Butir Disita Polisi
• Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
• Komisi III DPRD Bunyikan Alarm! Iing : Gunung Sampah Bisa Jadi Petaka Besar Majalengka
• Majalengka Raih Penghargaan Nasional Berkat Sukses Kendalikan Inflasi
• PPP Majalengka Resmi Kantongi SK DPP, Fajar Shidik Pimpin hingga 2031

Eman mengaku masih menemukan banyak hasil pembangunan yang jauh dari harapan masyarakat. Ia bahkan menegaskan, pengawas proyek harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab ketika mutu pembangunan dinilai buruk.

"Kalau kualitas pekerjaan rendah, pengawas jangan lepas tangan. Pengawasan lemah akan melahirkan pembangunan yang mengecewakan," katanya.

Tak hanya memberi kritik, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga disebut akan bergerak cepat dengan menggelar tiga kali rapat percepatan pembangunan untuk memastikan program strategis berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sorotan tajam Bupati Eman ternyata sejalan dengan temuan Komisi III DPRD Majalengka. Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH,  mengungkapkan pihaknya selama dua tahun terakhir menemukan banyak persoalan serius dalam proyek konstruksi pemerintah.

Mulai dari pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pengerjaan, hingga munculnya dugaan ketidakjelasan dalam proses tender proyek.

"Ketika masyarakat mengadu, sering kali penyelesaiannya mentok karena belum ada aturan daerah yang tegas. Karena itu kami dorong lahirnya Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi," ujar Iing.

Menurutnya, keberadaan perda tersebut sangat penting untuk memperkuat pengawasan, memperjelas sanksi, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan berkualitas.

"Anggaran kita minim. Jangan sampai uang rakyat habis tetapi hasil pembangunan justru mengecewakan masyarakat," tegasnya.

Rapat paripurna DPRD Majalengka kali ini menjadi sorotan karena memperlihatkan sinyal kuat antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama geram terhadap lemahnya pengawasan proyek pemerintah.

Kini, Pemkab dan DPRD Majalengka mendorong evaluasi total terhadap sistem pengawasan pembangunan sebagai langkah menyelamatkan kualitas infrastruktur daerah sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. **