MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Bupati Majalengka, Eman Suherman, melontarkan peringatan keras terhadap buruknya kualitas sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Majalengka. Usai Rapat Paripurna DPRD, Rabu (20/05/2026), Eman secara terbuka menyebut lemahnya pengawasan sebagai biang utama amburadulnya hasil pembangunan di lapangan.

"Pembangunan harus segera berjalan dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu pengawasan harus diperkuat," tegas Eman di hadapan awak media.

Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah, mulai dari pelaksana, konsultan hingga pengawas teknis.

Baca Lainnya :

• Bank Majalengka Genjot UMKM Lewat KURMA, Modal Mudah Tanpa Jaminan
• Baznas dan PT Diamond Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 100 Anak Yatim
• Penutupan UKW PWI Jabar, Atal S Depari Ingatkan Bahaya Berita Tak Terverifikasi
• Bupati Majalengka Alarmkan Lonjakan HIV dan TBC, Kasus Terus Naik
• Bupati Eman Tinjau Kekeringan, Ribuan Hektare Sawah Berhasil Diselamatkan

Eman mengaku masih menemukan banyak hasil pembangunan yang jauh dari harapan masyarakat. Ia bahkan menegaskan, pengawas proyek harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab ketika mutu pembangunan dinilai buruk.

"Kalau kualitas pekerjaan rendah, pengawas jangan lepas tangan. Pengawasan lemah akan melahirkan pembangunan yang mengecewakan," katanya.

Tak hanya memberi kritik, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga disebut akan bergerak cepat dengan menggelar tiga kali rapat percepatan pembangunan untuk memastikan program strategis berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sorotan tajam Bupati Eman ternyata sejalan dengan temuan Komisi III DPRD Majalengka. Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH,  mengungkapkan pihaknya selama dua tahun terakhir menemukan banyak persoalan serius dalam proyek konstruksi pemerintah.

Mulai dari pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pengerjaan, hingga munculnya dugaan ketidakjelasan dalam proses tender proyek.

"Ketika masyarakat mengadu, sering kali penyelesaiannya mentok karena belum ada aturan daerah yang tegas. Karena itu kami dorong lahirnya Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi," ujar Iing.

Menurutnya, keberadaan perda tersebut sangat penting untuk memperkuat pengawasan, memperjelas sanksi, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan berkualitas.

"Anggaran kita minim. Jangan sampai uang rakyat habis tetapi hasil pembangunan justru mengecewakan masyarakat," tegasnya.

Rapat paripurna DPRD Majalengka kali ini menjadi sorotan karena memperlihatkan sinyal kuat antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama geram terhadap lemahnya pengawasan proyek pemerintah.

Kini, Pemkab dan DPRD Majalengka mendorong evaluasi total terhadap sistem pengawasan pembangunan sebagai langkah menyelamatkan kualitas infrastruktur daerah sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. **