MEGAPOlITANPOS.COM Jakarta - Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk terus melakukan terobosan demi kemajuan Jakarta.

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi kritik PKS yang menilai Heru Budi Tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

"Pernyataan tersebut kurang tepat, 7 bulan menjabat, banyak yang dilakukan Pak Heru untuk menangani masalah banjir, kemacetan dan problema Jakarta. Kami minta Pak Heru untuk lebih banyak melakukan terobosan di DKI. Kami apresiasi kerja akselerasi percepatan penyelesaian sodetan dan normalisasi Sungai Ciliwung yang mangkrak di era Pak Anies," ucapnya.

Baca Lainnya :

• Segenap Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke -81
• Teken Kesepakatan KUA-PPAS 2027 Legislatif dan Eksekutif Dorong Percepatan pembangunan Kabupaten Blitar
• Indonesia Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat EDRR 2026, Teknologi AI Jadi Andalan
• Kementerian UMKM Perkuat Standar Layanan Publik bagi Pengusaha UMKM
• Monas Jadi Pusat Pesta Rakyat 17 Agustus 2026, 300 Ribu Kaus dan Jutaan Porsi Kuliner Dibagikan

William juga menguraikan beberapa kinerja Heru Budi yang patut diapresiasi seperti melakukan penghijauan, mengubah kawasan tak terawat jadi kawasan unggulan dan berhasil menambah 267 taman baru di Jakarta. 

Selain itu, Heru juga cukup responsif dalam melakukan optimalisasi kinerja ASN melalui promosi, rotasi dan demosi.

"Pak Heru juga kembali mengoptimalkan kanal-kanal aduan baik secara offline maupun online agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan masalahnya," ungkap William.

Selain itu, Heru Budi juga menjadi pemimpin yang menghubungkan juga menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat terutama dalam agenda-agenda besar seperti KTT ASEAN kemarin.

"Kami minta Pak Heru juga menyiapkan dengan baik transisi Kota DKI Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Tansisi ini harus betul-betul dijalankan dengan baik dan mengedepankan kepentingan warga Jakarta," urainya. ** (Jhn)