MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta - Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Surat yang ditandatangani oleh Yandri Susanto itu menimbulkan polemik.

Dalam waktu dekat ini, akan menggelar aksi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Adapun poin disebutkan, dengan ini menyampaikan dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk memecat Yandri Susanto dari jabatannya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Koordinator AMI, Ladun Bachtiar pada Jumat, (25/10/2024) menegaskan, kepada awak media bahwa pernyataan ini dilatarbelakangi oleh dugaan serius bahwa Yandri Susanto telah menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Baca Lainnya :

• PELNI Tingkatkan Kesiapsiagaan Awak Kapal Hadapi Situasi Darurat
• Satgas Sampah Koramil /Ciputat Turun Tangan Bersihkan Lingkungan di Jalan Dewi Sartika.
• Jatinangor Music Fest 2026 Meriah, Booth BNI Jadi Magnet Pengunjung
• Polemik Dualitas Alumni Trisakti, Maman: Kini Hanya Ada IKA Trisakti
• PWI Majalengka Menggema, Doa untuk 8 Orang Hilang di Krakatau

Dugaan penyelewengan ini mencakup pemakaian Kop Surat Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk keperluan pribadi Yakni
mengundang para kepala Desa dan aparatur Desa pada acara haul orang tuanya.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diduga keras bermuatan politis yakni kegiatan yang merupakan kampanye istrinya yang sedang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kab. Serang. Penggunaan kop surat lembaga negara untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran serius yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Disampaikan bahwa, menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang larangan bagi pejabat publik untuk menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,
termasuk penggunaan "Fasilitas negara, seperti kop surat"

Menurut kami Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas lembaga pemerintah, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik. Kami percaya bahwa setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakannya
dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan Yandri Susanto tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi
dalam pemerintahan.

Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga terkait untuk segera menyelidiki kasus ini secara mendalam dan mengambil tindakan tegas yang diperlukan
untuk memastikan keadilan dan pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. ** (Red)