MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Suhendra, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (04/09/2026), di ruang rapat DPRD setempat.

Baca Lainnya :

• Bank Jakarta dan None Jakarta 2026 Soroti Pentingnya Kesehatan Finansial dan Fisik
• OJK Apresiasi Bank Jakarta dalam Mendorong Inklusi Keuangan Lewat FinFest 2026
• Rp 1,27 Miliar Revitalisasi SDN Cikaracak III, Siswa Harap Lebih Nyaman
• Penguatan Moderasi Beragama dan Ekoteologi, Kakanwil Kemenag Banten Tekankan Konsep 4K.
• Hari Santri, Kakanwil Kamenag Banten Silaturhami Ke Abuya Muhtadi.

Dalam pandangan umumnya terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026, Fraksi PKB menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengajukan perubahan anggaran.

Fraksi PKB menilai perubahan APBD menjadi momentum strategis untuk memastikan kebijakan anggaran tetap responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.

“Anggaran diharapkan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” demikian disampaikan Suhendra dalam forum paripurna.

Menurut Fraksi PKB, sejumlah sektor harus menjadi perhatian dalam perubahan APBD, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pendidikan, kesehatan, pelayanan publik serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.

Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sektor kesehatan dan pelayanan publik dinilai perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai agar manfaat APBD dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Fraksi PKB selanjutnya menyatakan siap membahas Raperda Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah melalui rapat gabungan komisi.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

(A)