MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas bersama.

Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Jiham Nur, A.Md., dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (04/09/2026), di ruang rapat DPRD setempat.

Baca Lainnya :

• 174 Pelajar Ikuti Persami KKRI 2026 di Menarhanud 10/ABC.
• Rampas Mobil Taksi Online, Pelaku Berhasil Dibekuk Jatanras PMJ di Rangkasbitung
• Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.
• Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 8 Sertipikat Aset BMN untuk Dukung Pembangunan Jalan Tol Tangerang–Merak.
• Sinergi Koramil dan Komduk Gelar Patroli Jaga Kondusifitas Wilayah Binaan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah beserta jajaran eksekutif yang telah menyampaikan nota keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD 2026.

Fraksi Demokrat menilai perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi daerah yang tidak lagi sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

 Penyesuaian tersebut antara lain dapat berupa pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), maupun penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Meski dapat menerima Raperda tersebut, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah.

Salah satunya, pemerintah daerah diminta lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara intensif tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.

Menurut Fraksi Demokrat, optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan pengelolaan yang transparan sehingga peningkatan PAD tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti penambahan alokasi belanja dalam perubahan APBD. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap anggaran diarahkan secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.

“Anggaran lebih diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan pendidikan,” demikian disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara pada prinsipnya menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 dan siap membahasnya bersama pemerintah daerah melalui tahapan pembahasan selanjutnya.

A)