- Fraksi Karya Indonesia Raya Tekankan Transparansi dan Manfaat APBD Perubahan 2026
- Bupati Shalahuddin Tinjau Infrastruktur Strategis, Tekankan Pengawasan Pembangunan
- Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi Hadapi Puncak Karhutla 2026
- Debu Vulkanik Mengintai, Bupati Eman Langsung Siagakan Majalengka
- Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20.000 Lembar Masker ke Ojol, Waspada Sebaran Abu Vulkanik
- Diduga Kawatir Didemo Pengurus KONI, Wali Kota Blitar Menyelinap Kabur
- Kado 19 Penghargaan, Pada Harlah ke 104 PSHT Cabang Kota Blitar
- Indonesia Bawa Strategi Penguatan UMKM ke Forum APEC di Guangzhou
- Tekan Dampak Sebaran Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca
- Demi Keselamatan Siswa, DKI Jakarta Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh Mulai Besok
PDI-P Soroti Pentingnya PAD sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Naruk Saritani, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2026, Jumat (04/09/2026).
Baca Lainnya :
- Fraksi Karya Indonesia Raya Tekankan Transparansi dan Manfaat APBD Perubahan 2026
- Bupati Shalahuddin Tinjau Infrastruktur Strategis, Tekankan Pengawasan Pembangunan
- Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi Hadapi Puncak Karhutla 2026
- Debu Vulkanik Mengintai, Bupati Eman Langsung Siagakan Majalengka
- Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20.000 Lembar Masker ke Ojol, Waspada Sebaran Abu Vulkanik
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal Kabupaten Barito Utara harus terus ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujar Naruk.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah terus berinovasi dalam menggali berbagai potensi sumber PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah.
Setiap tambahan ruang fiskal juga harus diarahkan untuk menjawab persoalan riil masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan fiskal daerah harus mampu menjadi pondasi bagi terciptanya perekonomian yang lebih mandiri, produktif dan berkelanjutan.
(A)





.jpg)










