MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla yang digelar secara daring, Senin (07/09/2026).

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran kepala SKPD mengikuti rakor dari Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Barito Utara.

Baca Lainnya :

• 94 Kasus Curanmor Diungkap Polda Metro dalam Sepekan, 7 Motor Milik Korban Dikembalikan
• Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi: Soekarno Run Bangkitkan Nasionalisme Patriotik.
• Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik.
• Pemkab Barito Utara Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Tali Asih PT NPR, Utamakan Dialog
• Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan.

Rakor tersebut diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan dipimpin Menko Polkam Djamri Chaniago. Kegiatan turut diikuti jajaran Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, para kepala daerah, Forkopimda seluruh Indonesia serta 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Dalam arahannya, Menko Polkam mengingatkan seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul ancaman fenomena cuaca ekstrem El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun.

Pemerintah juga menekankan penguatan kebijakan penanggulangan karhutla, termasuk koreksi total dan penghentian sementara aturan kearifan lokal yang sebelumnya memperbolehkan pembakaran lahan hingga luasan dua hektare.

Kepala BNPB melaporkan luas karhutla gambut aktif nasional yang masih terkendali mencapai 734,81 hektare di wilayah prioritas, meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengamanan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang mencatat area terdampak mencapai 458 hektare.

Dalam rakor tersebut, perusahaan pemegang konsesi diminta bertanggung jawab penuh terhadap wilayah operasionalnya. Mereka diwajibkan meningkatkan patroli serta menyiagakan personel dan peralatan pemadam kebakaran.

Sementara itu, Polri dan Kejaksaan Agung menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelaku pembakaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Di Kalimantan Tengah, sebanyak 75 kasus tercatat masih dalam penyelidikan dengan 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Rakor di Barito Utara juga diikuti Sekretaris Daerah Muhlis, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh, Kajari Barito Utara, Kepala ATR/BPN Barito Utara serta sejumlah pimpinan perusahaan pemegang HGU dan PBPH.

Bupati H. Shalahuddin menegaskan Pemkab Barito Utara siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum dan pihak swasta dalam mencegah serta mengendalikan karhutla.

“Komitmen bersama ini menjadi langkah preventif krusial untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan ekosistem di Kabupaten Barito Utara dari ancaman kebakaran,” ujar Shalahuddin.

(Dd)