- Talk Investment 2026, Pemkab Barito Utara Dorong Penyelesaian Hambatan Usaha dan Perkenalkan SIF Point Batara
- Kementerian UMKM Buka Akses Pasar bagi Mahasiswa UNS
- Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah.
- Sertijab Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan Resmi Ke Letkol Inf Danang Rahmayanto Apa Pesanya.
- Danrem 052/Wkr Pimpin Sertijab Kasi Intel, Tekankan Pengabdian Sebagai Ibadah.
- Danramil 03/Serpong Kerahkan Personel, Dukung Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2026 di Polres Tangerang Selatan.
- Jelang Nataru KAI Daop 1 Jakarta Catat 142.203 Tiket Terjual
- Pengendara di Depok Wajib Tertib! Operasi Zebra Jaya 2026 Resmi Digelar
- Jaga Jakarta On The Spot, Danramil Cikupa Beri Makan Kaum Dhuafa.
- Libatkan 2.500 Personel Gabungan, Sachrudin: Satlinmas Jadi Kekuatan Baru Jaga Kamtibmas.
PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas

Keterangan Gambar : Pengurus PB. Formula Foto Bareng Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia
MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat memiliki posisi strategis dan historis sebagai otoritas moral umat, penjaga nilai-nilai keislaman, serta mitra negara dalam memperkuat agenda keadilan sosial dan kemaslahatan publik, dengan pemikiran tersebut melalui Komisi Hukum MUI menyelenggarakan kegiatan Mudzakaroh Hukum Nasional dan Apresiasi Penegakan Hukum Sahabat Dhuafa dan Faqir Miskin yang mencari Keadilan. Kamis 2/07/26
Acara berlangsung selama dua hari bertempat di Hotel Grand Sahid jaya, Di Hadiri, dari Kejaksaan:Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) di Kejaksaan Agung dari KPK di hadiri oleh, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin dari Kepolisian dan Ketua Pimpinan Ormas islam Pusat
Ketua Umum PB. Formula Tuan Guru Dedi Hermanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut,menurutnya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2025 yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan rencana peningkatan menjadi sekitar Rp56,3 miliar, masih sangat terlalu kecil.
Baca Lainnya :
- PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional
- PP Pemuda Formula Kutuk Penyerangan Masjid Pondok Kelapa, Minta Polisi Usut Tuntas
- TGH. Mustain Pimpin FORMULA NTB 2026–2031, Siapkan 14 Bidang Strategis untuk Pengabdian Umat
- Bela Kehormatan Santri, Pemuda Formula dan PBM Minta Polri Usut Dugaan Pelanggaran SOP
- Formula Tower Jadi Pusat Aktivitas, Dedi Hermanto dan Ahmad Romdoni Perkuat Komunikasi Publik FORMULA
"Sangat kecil sekali anggaran tersebut dibanding luasnya wilayah Indonesia yang berkepulauan dan kompleksitas permasalahan hukum yang ada di negeri ini" ungkapnya
"Selain itu kami juga menyoroti penegakan hukum yang cenderung cenderung tajam kebawah tumpul ke atas, seharusnya hukum ditegakkan tidak pandang bulu" kata Dedi Hermanto yang juga pengusaha eksport import
" Jangan ada lagi para koruptor dan pejabat atau politisi yang sedang berkuasa dilindungi oleh pimpinannya, tangkap, proses dan penjarakan segera, jika mereka melakukan tindakan pidana atau melawan hukum" pungkas TGD panggilan akrab Tuan Guru Dedi Hemanto















