MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 9 penjabat (Pj) gubernur yang baru dilantik bersikap netral di Pemilu 2024. Mendagri melarang penjabat gubernur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis.

“Tapi (terlibatlah dalam) politik negara untuk membangun daerah masing-masing, itu menjadi beban yang terpenting,” tegas Mendagri dalam acara Pelantikan Pj. Gubernur Dirangkaikan Pelantikan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Pelantikan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Penjabat gubernur yang dilantik tersebut yaitu Mayjen TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara, Bey Triadi Machmudin sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj. Gubernur Bali, Ayodhia G.L. Kalake sebagai Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Harisson sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Bahtiar sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Pj. Gubernur Papua.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Tegaskan KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan Tambahan
• Dari Kebun ke Rak Retail, PTPN I Perkuat Hilirisasi Produk Teh, Kopi, dan Gula
• Kementerian UMKM Luncurkan Arah Baru Kewirausahaan, Fokus Naik Kelas dan Daya Saing Global
• JakOne Mobile Antar Bank Jakarta Raih Digital Excellence Awards 2026
• Sinergi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Bencana, Pemkab Barito Utara Perkuat Mitigasi Karhutla dan Hidrometeorologi

Mendagri mengatakan, tujuan adanya penjabat kepala daerah adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan di daerah yang bersangkutan tetap berjalan. Mendagri menegaskan, kinerja penjabat kepala daerah bakal diawasi oleh banyak pihak. Kemendagri juga secara rutin mengevaluasi kinerja mereka.

Dia menegaskan, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada penjabat kepala daerah yang terbukti tidak netral.

“Kalau seandainya ada yang enggak netral kita periksa, dan kemudian kalau terbukti (tidak netral) kita beri sanksi, dari yang teringan sampai yang terberat,” tegas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri berpesan kepada para Pj. gubernur agar memanfaatkan betul kepercayaan yang diberikan oleh negara terutama Presiden ini dengan baik.

"Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena Bapak-Bapak mengisi kekosongan (kepala daerah) sebetulnya,” ujarnya.

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk mendukung para penjabat gubernur tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia juga berpesan kepada para penjabat agar banyak meminta masukan kepada kepala daerah sebelumnya. Berbagai program yang positif agar diteruskan, dan yang dinilai kurang agar dilakukan perbaikan.

"Dan terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama,” tandasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengucapkan terima kasih atas berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh kepala daerah yang kini habis masa jabatannya. Sejumlah gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2018-2023 yang digantikan oleh Pj. itu hadir dalam cara pelantikan tersebut.

“Saya doakan semoga tetap husnul khotimah, yang paling utama tidak ada masalah di belakang hari, semua bisa selesai dengan baik, membawa nama yang baik dan terima kasih banyak atas segala jerih payah, kerja keras yang luar biasa di daerah masing-masing,” pungkasnya.(Pus)