MEGAPOLITANPOS.COM,Jakarta,- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti penurunan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang baru saja dirilis Bank Indonesia (BI). Menurutnya, tren ini bisa menjadi sinyal serius bagi perekonomian nasional, terutama terkait konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI mencatat, IKLK pada Agustus 2025 kembali masuk ke zona pesimis di angka 93,2, melanjutkan tren negatif selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2025. “Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Anis di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (12/9).

Selain itu, BI juga melaporkan turunnya IKK Agustus 2025 menjadi 117,2 dari sebelumnya 118,1 di Juli. Meski masih berada di level optimis (di atas 100), angka ini merupakan yang terendah sejak September 2022.

Baca Lainnya :

• Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang.
• Kemenkop Fokus Perkuat KDKMP dan Tata Kelola Koperasi Nasional
• Nurhadi DPR RI: Keracunan Masal Puluhan Siswa di Blitar BGN, Dinas Kesehatan Investigasi Mendalam .
• Kunspek Komisi VIII, Maryono Dorong Dinas Damkar Segera Terwujud.
• Paska Insiden Keracunan Makan MBG Anggota DPR RI Nurhadi : BGN Diminta Perkuat Pengawasan Dapur MBG.

“Eksekutif perlu merespons cepat penurunan IKK ini. Angka 117,2 adalah sinyal waspada karena menunjukkan penurunan optimisme konsumen yang cukup signifikan,” tegas anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Usulan Solusi: Naikkan PTKP hingga Perkuat Kebijakan Fiskal

Anis menekankan bahwa melemahnya keyakinan konsumen akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, ia mendorong Menteri Keuangan yang baru untuk segera merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat konsumsi rumah tangga.

“Jika konsumsi meningkat, investasi juga akan bergerak. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Usulan ini pernah disampaikan PKS dua tahun lalu, karena berpotensi mendorong perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” paparnya.

Selain menaikkan PTKP, Anis juga menyebut kebijakan fiskal ekspansif perlu ditempuh, baik melalui subsidi, pemotongan pajak, maupun cash transfer.

“Intinya, pemerintah harus sigap menjaga optimisme masyarakat, sebab konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh perekonomian kita. Jika melemah, dampaknya bisa meluas ke sektor lain,” pungkasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).