MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD) Kabupaten Blitar dalam rangka penyusunan kerangka landasan program kerja tahun 2024 mengundang Eksekutif sebagai mitra kerja, yakni semua Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Rapat Kerja ( Raker ) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024,  pada Rabu (15/11/23) bertempat di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dipimpin Wakil Ketua Aryo Nugroho.

Aryo Nugroho yang juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) kepada para awak media usai rapat menyebutkan, pihaknya bersama mitra komisi pembahasan Rencana Kerja Anggaran 2024 ada beberapa hal yang menjadi topik bahasan.

Baca Lainnya :

• Modus Bantuan Masjid Tipu Warga di Majalengka, 4 Pelaku Ditangkap Kilat!
• Bhayangkara ke-80, Kasus Kekerasan Anak Terungkap di Majalengka
• Polres Majalengka Sikat Jambret, Tangkap Pelaku Hitungan Jam
• Jawaban Bupati Majalengka Soal APBD 2025 : PAD, Pajak, hingga Infrastruktur
• Iing Misbahuddin Soroti 87 Tambang Ilegal, Pajak Majalengka Bocor

"Dalam Pembahasan RKA kali ini kami menghadirkan dua OPD yakni Dinas Perhubungan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), maksudnya untuk menata program kerja pembangunan di tahun 2024 agar lebih masiv dengan serapan yang maksimal,"ungkapnya.

Diungkapkan lebih lanjut oleh Aryo, bahwa Rapat Kerja pihaknya mendatangkan sub bidang perhubungan, diantaranya mengenai pengadaan palang pintu kereta api (KA) mengingat banyak terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Dari pantauan kami Kabupaten Blitar ada sekitar 52 titik yang direncanakan untuk pengadaan palang pintu kereta api. Permasalahannya untuk 1 titik palang pintu KA itu anggarannya sekitar 300 juta dan setelah itu juga harus ada pegawai yang menjaga palang pintu sekitar 4 orang nah ini harus kita bahas lebih mendalam,” tuturnya.

Dari hasil pemaparan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Aryo juga menanggapinya, kalau sekarang ini dalam pemetaan titik lokasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar ada 13 titik yang menjadi skala prioritas dan sangat urgent membutuhkan palang pintu kereta api.

"Pada tahun anggaran 2023 ini sudah ada 3 titik hibah dari Pemerintah provinsi Jawa Timur, dan ke depan pengadaan palang pintu kereta api secara bertahap,” bebernya.

Dengan terpenuhinya sistem pengamanan palang pintu lintasan kereta api disejumlah titik, Komisi III DPRD berharap dapat menekan jumlah angka kecelakaan kereta api di wilayah Kabupaten Blitar, untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya semaksimal mungkin. (adv/za/mp)